Samarinda, Natmed.id – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud akhirnya buka suara terkait keputusannya tidak menemui massa aksi pada demonstrasi 21 April 2026 di depan Kantor Gubernur Kaltim.
Ia menegaskan, langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keamanan serta efektivitas penyampaian aspirasi.
Sejak awal arah tuntutan massa lebih ditujukan kepada DPRD Kaltim. Ia menyebut, pemerintah provinsi tidak pernah menerima permintaan resmi untuk bertemu langsung di lokasi aksi.
“Sejak H-1 sudah disampaikan bahwa tujuan utama teman-teman adalah DPRD, tuntutannya disampaikan ke DPRD. Di Kantor Gubernur tidak pernah ada penyampaian untuk bertemu,” ujarnya, Kamis 23 April 2026.
Meski demikian, pemerintah tidak menutup ruang komunikasi. Bahkan, ia mengaku telah menawarkan dialog terbuka dengan perwakilan massa, namun bukan dalam situasi kerumunan.
“Saya sudah sampaikan, kita siap berdialog, tapi tidak di tengah massa. Pertama karena faktor keamanan, kedua berkaitan dengan protokol, kita ingin dialog yang lebih tenang dan konstruktif,” jelasnya.
Rudy mengatakan, dialog yang efektif menurutnya harus dilakukan dalam suasana yang kondusif agar pembahasan bisa berbasis data, bukan sekadar respons spontan di lapangan.
“Saya tidak bisa bicara tanpa data. Semua tuntutan harus dibuka datanya. Tidak bisa asal bicara di tengah situasi yang panas,” tegasnya.
Tawaran dialog sempat diajukan kepada perwakilan massa pada sore hari, namun tidak disepakati karena massa menginginkan pertemuan dilakukan langsung di tengah aksi.
“Waktu itu sudah sore, sekitar pukul 17.30. Saya tawarkan dialog, tapi maunya di tengah kerumunan. Itu yang tidak memungkinkan,” katanya.
Situasi di lapangan, lanjut Rudy juga mengalami eskalasi menjelang malam hari. Ia mengaku menyaksikan langsung adanya insiden pelemparan benda ke arah aparat keamanan setelah sebagian massa mulai membubarkan diri.
“Setelah mahasiswa membubarkan diri, terjadi pelemparan botol, plastik, bahkan batu ke arah aparat. Ini yang menurut saya tidak tepat,” ujarnya.
Kondisi tersebut semakin memperkuat alasan pemerintah untuk tidak mengambil risiko melakukan pertemuan di tengah situasi yang dinilai tidak kondusif.
“Kalau saya berada di tengah situasi seperti itu, tentu berisiko. Ini yang harus kita pertimbangkan bersama,” tambahnya.
Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang partisipasi publik dalam mengawal kebijakan daerah. Ia bahkan menyebut kritik dan aspirasi masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pembangunan.
“Kami mendengarkan semua aspirasi. Kami ingin masyarakat, termasuk mahasiswa, menjadi bagian dalam mengawal pembangunan Kaltim,” katanya.
Seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan sinergi dalam membangun daerah, sekaligus menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika penyampaian aspirasi.
“Jangan biarkan pemerintah bekerja sendiri. Kami justru senang jika masyarakat ikut mengawal kebijakan agar tetap berpihak kepada rakyat,” tutupnya.
