Kukar, Natmed.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan arah pembangunan tahun 2026 akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur jalan dan penguatan layanan kesehatan di desa-desa terpencil.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kukar Edi Damansyah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Musrenbang RKPD) Kukar, Selasa, 22 April 2025.
Dengan luas wilayah mencapai 27.262 km² dan mencakup 193 desa, 44 kelurahan, serta 20 kecamatan, Edi menyebut pemerataan konektivitas masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Pemkab Kukar.
“Saya berterima kasih kepada Kepala Desa Mbalut. Kukar Idaman Terbaik menang di Desa Mbalut. Saya kira apa yang disampaikan dalam Musrenbang RKPD itu menjadi catatan karena memang menjadi prioritas. Misalnya, interkoneksi antardesa itu memang ada tapi bertahap,” jelas Edi.
Ia mengakui bahwa masih banyak jalan yang telah tersambung antardesa namun belum seluruhnya beraspal. Oleh karena itu, sisa ruas jalan tanah akan dimasukkan ke dalam daftar pekerjaan prioritas dalam dokumen RKPD 2026.
Namun, Edi menekankan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa hanya fokus pada fisik semata. Ia meminta perangkat daerah teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Asisten II Setkab Kukar duduk bersama dengan kepala desa guna menyepakati data dasar terlebih dahulu.
“Misalkan Desa Mbalut sekian panjang jalan kabupatennya, sekian jalan lingkungannya. Ini harus disepakati bersama supaya ini nanti akan menjadi pegangan bersama,” tegasnya.
Selain konektivitas jalan, Edi juga menyoroti pentingnya pemerataan layanan kesehatan, terutama di wilayah-wilayah pelosok yang masih minim tenaga medis.
Ia menyebut banyak titik belum memiliki sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan secara memadai.
“Beberapa titik-titik keterbatasan bahkan tidak ada SDM di bidang kesehatan. Melalui BPKAD, kami ke desa, kesehatan semua bisa teratasi dengan baik,” ujar Edi.
Melalui skema Kukar Idaman, pemerintah daerah menggandeng BPKAD untuk memastikan penempatan tenaga kesehatan seperti perawat dan bidan dilengkapi dengan insentif dan operasional yang tepat waktu.
Program ini diklaim telah menambal kekurangan tenaga medis di desa-desa terpencil yang selama ini hanya mengandalkan layanan puskesmas keliling.
Namun, Edi tak menampik masih ada tantangan dalam perencanaan. Ia mengkritik kebiasaan pengajuan proposal Musrenbang kecamatan yang tidak didukung dengan data terbaru.
“Dalam proses Musrenbang di tingkat kecamatan itu kita hanya berbicara kepada usul tanpa melakukan update datanya,” katanya.
Hal ini menurutnya membuat pemerintah kabupaten harus memilah ulang usulan yang masuk, proses yang menghambat efisiensi waktu dan pelaksanaan program.
“Sebetulnya dalam bentuk rencana kegiatan yang melalui proposal itu sudah bisa kita akhiri tapi asal dari sisi datanya ada penguatan baik dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa maupun kelurahan,” tutupnya. (Adv)
