Samarinda, Natmed.id – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sigit Wibowo, mengkritik Pertamina yang dinilai terlalu irit dalam menangani kendaraan bermotor (ranmor) milik warga yang terdampak BBM bermasalah.
Ia menilai, hanya memberikan layanan pemeriksaan gratis tidak cukup untuk menjawab kerugian yang dialami masyarakat.
Pemeriksaan gratis ranmor yang diberikan Pertamina itu berlaku di bengkel resmi yang ditunjuk. Menurut Sigit, langkah ini tertinggal dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang memberikan bantuan dana kepada pemilik ranmor terdampak BBM.
Ia menyebut, hingga kini belum ada skema bantuan tunai yang diterapkan secara menyeluruh di Kaltim.
“Kalau untuk bantuan dana langsung ke warga, belum sampai ke sana. Dalam rapat terakhir, yang disepakati hanya membuka layanan bengkel rujukan,” jelasnya di Belakang Gedung Utama (B) Kantor DPRD Kaltim, Rabu, 16 April 2025.
Menurut Sigit, keberadaan bengkel rujukan menjadi penting untuk mengetahui penyebab pasti kerusakan ranmor. Pemeriksaan dilakukan di lokasi yang diawasi, sehingga tidak timbul kebingungan soal penyebab kerusakan kendaraan.
“Kalau kita periksa sendiri di bengkel biasa, terus bilang rusak karena BBM, kan tidak bisa diverifikasi. Makanya diarahkan ke bengkel yang ditunjuk supaya barang buktinya jelas, bisa ditelusuri langsung,” ucapnya.
Namun Sigit juga menyayangkan bahwa sejauh ini, bantuan yang diberikan hanya berupa pemeriksaan ranmor secara gratis. Ia belum melihat ada upaya lanjutan berupa perbaikan gratis atau kompensasi kerusakan yang layak.
“Yang kami dengar terakhir hanya pemeriksaan gratis. Tidak ada perbaikan, tidak ada penggantian. Kalau seperti ini, saya bilang terus terang, Pertamina terlalu irit. Enggak bisa seperti itu,” tegasnya.
Politikus Karang Paci ini mengungkapkan, sebagai perusahaan negara, Pertamina semestinya lebih bertanggung jawab atas kejadian yang berdampak pada masyarakat luas. Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik bisa turun jika penanganan masalah tidak serius.
“Kalau memang sudah ada niat baik, ya jangan setengah-setengah. Jangan cuma formalitas. Kalau memang ada kerusakan karena BBM, ya tanggung jawab dong. Itu harapan kami di Komisi II,” bebernya.
Sigit menyebut pihaknya akan terus memantau perkembangan di lapangan dan mendorong agar Pertamina segera mengambil langkah korektif yang nyata, bukan hanya sekadar imbauan atau layanan simbolis.
