Kukar, Natmed.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengalokasikan anggaran tambahan guna mendukung kelancaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025.
Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) PSU Pilkada 2025 di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Rabu, 19 Maret 2025.
Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan bahwa Pemkab Kukar berkomitmen penuh dalam memastikan PSU Pilkada 2025 berjalan lancar dan transparan.
Anggaran tambahan ini diperuntukkan bagi penyelenggara pemilu serta aparat keamanan guna menjamin kelancaran proses demokrasi.
“Proses pengalokasian anggaran untuk PSU menjadi prioritas utama di tengah kebijakan efisiensi nasional. Kami telah melakukan efisiensi anggaran di tingkat daerah agar pembiayaan PSU tetap menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Meski tidak merinci besaran tambahan anggaran yang disiapkan, Edi memastikan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab daerah terhadap proses demokrasi yang adil dan jujur.
Penandatanganan addendum NPHD dilakukan antara Pemkab Kukar dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar.
Selain itu, Pemkab Kukar juga menandatangani kesepakatan dengan pihak keamanan, termasuk Polres Kukar, Polres Bontang, Kodim 0906/Kukar, dan Kodim 0908/Bontang.
Edi menjelaskan bahwa NPHD merupakan tahapan akhir dari pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diajukan sebelumnya.
Sesuai dengan regulasi, verifikasi anggaran menjadi tahap penting dalam memastikan alokasi dana yang tepat guna.
“Sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, verifikasi anggaran harus dilakukan. Kami berharap finalisasinya tidak banyak mempengaruhi rencana kegiatan yang telah disusun serta dukungan pembiayaannya,” jelasnya.
Edi juga meminta seluruh pihak memahami jika terdapat penyesuaian dalam proses verifikasi anggaran.
“Jika ada pengurangan dalam proses verifikasi, mohon dipahami. Itu bukan karena ada maksud lain, tetapi memang mekanismenya seperti itu,” tambahnya.
Dengan adanya tambahan anggaran ini, diharapkan PSU di Kukar dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Pemkab Kukar menargetkan PSU dapat berjalan tanpa hambatan dan tetap menjaga stabilitas serta keamanan di daerah.
“Kita semua ingin PSU ini berjalan lancar. Yang paling penting adalah menjaga kondusifitas dan keamanan di Kutai Kartanegara,” pungkasnya. (Adv)
Beta feature
