Reporter : Emmi – Editor : Redaksi
Bontang, Natmed.id – Bantuan sosial (bansos) Covid-19 belum merata. Karena masih ada saja masyarakat yang belum mendapatkan bantuan langsung tunai terdampak Covid-19. Maka itu, Walikota Bontang, Neni Moerniaeni bakal mengevaluasi penyaluran bantuan.
“Ada evaluasi. Karena ada yang double. Ada yang sudah kita kasih, dari perusahaan dapat juga. Sementara ada yang belum dapat. Harapannya jujurlah orang-orang ini, kalau dapat jangan ambil, kasih yang lain saja,” pinta Neni, Jumat (8/5/2020), di Pendopo Walikota Bontang.
Dirinya menambahkan, pemerintah tidak akan main-main dalam menyalurkan bansos ke masyarakat. Sebab prosesnya diawasi pihak kepolisian maupun kejaksaan. Seperti program dana stimulan, dimana pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai kepada 12.896 warga Bontang.
“Kalau lewat pemerintah, tentu diversifikasi kejaksaan dan kepolisian. Kita tidak mau dikemudian hari ada salah. Termasuk yang 12 ribu (program dana stimulan,Red.) itu juga. Misal ada yang kaya dapat, dia punya mobil, ya diambil lagi, kasih yang lain,” terangnya.
Ia mengapresiasi pihak perusahaan yang turut meringankan beban hidup warga Bontang. Dengan turut menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak Covid-19.
Kendati demikian, ia meminta agar perusahaan tetap berkoordinasi dengan pemerintah, agar bantuan tersebut tepat sasaran kepada yang benar-benar punya hak.
“Tetapi itu sebagian kecil saja. Sebagian besar sudah divalidasi dengan baik. Tetapi masih ada yang berhak, namun tidak dapat,” tuturnya.
Untuk diketahui, sebanyak 12.896 ribu warga masuk data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (Dinsos-P2M) Bontang sebagai penerima bantuan dana stimulan Covid-19.
Mekanisme pendataan dilakukan mulai dari tingkat rukun tetangga (RT). Kemudian masuk ke kelurahan. Sebelum diteruskan ke Dinsos-P2M. Data tersebut kembali diversifikasi. Sejumlah calon penerima yang terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) terpaksa dicoret dari daftar bantuan.
Urusan teknis penyaluran kupon sembako senilai Rp300 ribu diserahkan ke Kecamatan. Sedangkan bantuan tunai disalurkan relawan yang dibentuk pemerintah. Mereka bergerak dari rumah ke rumah membagikan dana tersebut.
