Samarinda,Natmed.id – Makmur minta agar seluruh kabupaten/kota mengevaluasi kebijakan yang sudah dikeluarkan. Baik untuk kewenangan provinsi maupun kewenangan di masing-masing daerah.
“Jadi harus evaluasi kewenangan provinsi yang ada di kabupaten/kota. Jangan sampai tidak dievaluasi, terutama tugas-tugas dasar bagi masyarakat Kaltim,” ungkapnya pada saat mengikuti Musrenbang, Kamis (22/4/2021).
Semua yang dibutuhkan masyarakat di kabupaten/kota seperti infrastruktur, akses jalan yang baik, pendidikan dan beberapa hal lainnya. Terkadang ada hal-hal yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltim di kabupaten/kota tapi malah tidak terperhatikan.
“Infrastruktur atau akses jalan yang ada di kabupaten/kota ini kadang-kadang tidak menjadi perhatian provinsi. Padahal itu merupakan tugas dan kewenangan Pemprov Kaltim,”urainya
“Begitu bupati atau wali kota berkunjung ke lapangan dan ditanya oleh rakyatnya. Apa kata bupati dan wali kota, ini bukan tugas kami melainkan kewenangan gubernur,” Sambungnya
Tiga tahun terakhir ini, kami memperhatikan bahkan setelah ia masuk di DPRD Kaltim, yang menjadi kewenangan tersebut hampir tidak terperhatikan. Padahal itu tugas pokok termasuk kewenangan yang diserahkan kepada Pemprov dan Gubernur Kaltim.
Misal di bidang pendidikan. Makmur mengaku khawatir jika nanti pendidikan tidak diperhatikan seperti di tingkat SLTA. Begitu meledaknya lulusan SLTP, ruangan belajar tidak ada. Sementara ini merupakan suatu kewajiban sebagai warga negara untuk benar-benar menikmati pendidikan.
Ia minta kepada seluruh yang berkepentingan, terutama organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kaltim untuk kembali mengevaluasi kinerjanya.
“Apa yang harus dilakukan di kabupaten/kota , sebagai penopang seperti bidang pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, perkebunan dan lainnya. Ini menjadi harapan dan perhatian kita semua,”kata makmur
