Samarinda, Natmed.id – Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Timur (Kanwil Kemenag Kaltim) Sabransyah mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan madrasah di Bumi Etam.
Menurutnya, salah satu hambatan utama adalah stagnasi dalam pendirian madrasah negeri selama lebih dari satu dekade terakhir. Hambatan ini berdampak langsung terhadap pemerataan layanan pendidikan berbasis keagamaan.
“Kalau madrasah negeri, seluruh pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah. Namun, di Kalimantan Timur, sejak 15 tahun terakhir kita tidak pernah lagi menegerikan madrasah,” ujarnya di Kanwil Kemenag Kaltim, Jumat, 25 April 2025
“Ini berbeda jauh dengan Kalimantan Selatan yang pertumbuhan madrasahnya sangat pesat,” lanjutnya.
Tidak adanya perubahan status madrasah swasta ke negeri bukan tanpa sebab. Menurut Sabransyah, ada implikasi serius terhadap anggaran, baik dari sisi pembangunan sarana dan prasarana maupun pengangkatan dan pembiayaan tenaga pendidik.
Di sinilah ia menilai pentingnya dukungan dan kerja sama strategis dengan pemerintah daerah.
“Kami sangat terbantu dengan keberadaan madrasah-madrasah swasta. Banyak dari mereka yang justru memiliki kredibilitas dan kualitas yang sangat baik. Contohnya, MTs Boarding School Darussalam yang menerima siswa satu tahun sebelumnya karena tingginya peminat,” jelasnya.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Kemenag Kaltim terus mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun dan mengelola madrasah swasta.
Strategi ini dinilai realistis mengingat kondisi fiskal pusat dan daerah yang belum memungkinkan untuk melakukan ekspansi besar-besaran dalam mendirikan madrasah negeri baru.
Terkait kesejahteraan, Sabransyah menyampaikan bahwa Kemenag Kaltim saat ini memberikan bantuan tunjangan sertifikasi kepada sekitar 700 guru madrasah.
Selain itu, kepada lebih dari 2.000 guru lainnya menerima insentif melalui berbagai skema bantuan dari Kementerian Agama.
Dalam hal sinergi daerah, ia menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah kabupaten/kota. Ia mencontohkan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sebagai daerah yang cukup progresif dalam memberikan dukungan terhadap guru madrasah.
Hal ini, dinilai menunjukkan perhatian pemerintah daerah bisa membuat perbedaan signifikan terhadap kualitas pendidikan Islam.
“Semuanya tergantung pada sejauh mana pejabat daerah peduli terhadap pendidikan, khususnya pendidikan agama. Di Kutim, misalnya, guru-guru kami cenderung lebih sejahtera karena pihak sangat aware terhadap kebutuhan madrasah,” katanya.
Sabransyah juga menyinggung program Gratispol (pendidikan gratis dan berkualitas) yang tengah didorong oleh Pemprov Kaltim.
Ia menyambut baik rencana sinergi antara Dinas Pendidikan dan Kemenag dalam pelaksanaan program ini. Hal ini termasuk dalam hal pendataan dan pemberian insentif guru.
“Baru minggu lalu kami rapat bersama asisten di pemprov, dan insyaallah program Gratispol ini akan diberlakukan juga untuk madrasah. Tidak hanya untuk siswa, tetapi juga guru. Baik guru dari pemda maupun dari Kemenag,” terangnya.
“Masih dalam tahap pendataan. Rencananya, insentif senilai kurang lebih satu juta rupiah per bulan akan diberikan kepada seluruh guru, mulai dari RA, MI, MTs, hingga MA,” sambungnya.
Ia pun mengakui adanya kesenjangan informasi yang selama ini menghambat guru dan madrasah dalam mengakses beasiswa atau bantuan lainnya.
Meski begitu, ia optimis bahwa sinergi yang semakin terbangun antara Kemenag dan pemerintah daerah akan membawa perubahan positif.
“Kami menyadari, meskipun kami lembaga vertikal, siswa yang kami didik adalah anak-anak Kalimantan Timur juga. Maka idealnya, perhatian yang diberikan kepada madrasah sama dengan sekolah di bawah Dinas Pendidikan. Dan kami melihat tren perhatian itu terus meningkat dari tahun ke tahun,” pungkasnya.
