Artikel ini telah dilihat : 684 kali.
Kanwil Hukum dan HAM Kaltim

Indonesia Dorong AALCO Untuk Mengadvokasi Kepentingan Asia Afrika di Tingkat Dunia

Forum Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) di Bali

Bali, Natmed.id – Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) menggelar sesi tahunan ke-61 . Konferensi ini bertujuan untuk membahas isu-isu yang relevan bagi negara-negara Asia dan Afrika di tingkat global, serta mempromosikan kerjasama antara negara-negara anggota.

Pada pertemuan tersebut, Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadikan AALCO sebagai wadah untuk mengadvokasi kepentingan Asia dan Afrika di tingkat dunia. Hasil dari konferensi ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang mendapat dukungan positif dari para delegasi yang hadir.

Beberapa isu utama yang dibahas selama lima hari konferensi meliputi pemulihan aset, hukum laut yang mencakup isu illegal fishing, pelanggaran hukum internasional di Palestina, isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, kenaikan permukaan laut dalam agenda International Law Commission (ILC), hukum dagang dan investasi internasional, serta hukum luar angkasa.

Dalam sesi yang membahas tentang asset recovery Indonesia mengusulkan pembentukan asset recovery expert forum, yang mendapat dukungan mayoritas negara-negara Asia-Afrika. Forum ini diharapkan akan menjadi wadah untuk mengatasi pemulihan aset hasil kejahatan yang melibatkan proses yang kompleks. Negara-negara anggota AALCO akan membentuk contact group sebagai tahap awal untuk membahas mekanisme kerja forum ini.

Baca Juga :  Pemerintah Gencar Bahas Pembaruan Hukum Antikorupsi di Konferensi Hukum Nasional

“Kami yakin bahwa group of experts ini dapat menjadi salah satu solusi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemulihan aset,” ujar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly.

Sementara itu, isu illegal fishing menjadi perhatian penting bagi Indonesia, yang ingin mengklasifikasikannya sebagai kejahatan terorganisir transnasional. Hal ini diperlukan untuk mengatasi dampak besar yang ditimbulkan oleh illegal fishing terhadap ketersediaan ikan, lingkungan, dan ekonomi suatu negara. Konferensi menyadari perlunya diskusi lanjutan dalam pembentukan kerangka hukum internasional terkait kriminalisasi illegal fishing.

Isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan juga menjadi fokus, dengan Indonesia menekankan pentingnya menciptakan keselarasan antara kepentingan lingkungan yang dianut oleh negara-negara maju dengan pembangunan negara-negara berkembang dalam pembentukan hukum internasional.

Terakhir, mengenai isu Palestina, mayoritas negara anggota AALCO menyoroti eskalasi situasi di Palestina. Indonesia menekankan pentingnya menghentikan kekerasan dan peperangan di Palestina serta mendukung upaya AALCO dalam meningkatkan respons internasional dan memberikan bobot hukum atas isu ini sesuai dengan parameter yang ditetapkan PBB.

Baca Juga :  Rakor Kemenkumham Tingkatkan Kualitas Kebijakan untuk Kemajuan Nasional

” Terkait isu ini, sangat penting bagi AALCO untuk memainkan peran sebagai organisasi yang bisa menggalang komunitas internasional dalam mendukung dan mendorong konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Yang terpenting, akar penyebab konflik, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus diselesaikan sesuai dengan parameter yang disepakati PBB,” terang Yasonna.

Selain sidang, acara ini juga menampilkan pameran produk unggulan dari UMKM di Bali dan berbagai diskusi panel tentang berbagai topik, termasuk bisnis, pemulihan aset, hukum humaniter, dan hague conference on private international law (HCCH). Indonesia berharap bahwa sesi tahunan AALCO ke-61 ini dapat menjadi platform untuk mengatasi isu-isu global dan mempersiapkan Indonesia untuk berperan aktif dalam komunitas Asia-Afrika dan internasional.

” Rangkaian kegiatan sesi tahunan AALCO ke-61 ini diharapkan dapat menjadi pemantik bagi stakeholders terkait untuk memperhatikan jsu-isu yang berkembang secara global mempersiapkan Indonesia untuk dapat memiliki suara yang dapat menggetarkan komunitas kawasan Asia-Afrika secara khusus dan komunitas internasional secara umum,” pungkas Yasonna.

Baca Juga :  Hari Ini Pendaftaran CPNS dan PPPK Kemenkumham 2023 Dibuka, Seribu Pegawai Tahanan Diperlukan

Related posts

Mantap, Kemenkumham Raih 14 Kali Opini WTP Berturut-turut

Muhammad

Kemenkumham Buka Lowongan 4.558 CPNS, Andap Budhi: Jika Ada Menawarkan Lulus, Saya Pastikan Itu Bohong

Phandu

Tertib Prokes di Kanwil Kemenkumham Kaltim

Phandu