Samarinda, Natmed.id – Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan tentang pentingnya organisasi perangkat daeah (OPD) menyusun manajemen risiko dalam kegiatan pemerintahan.
Salah satu tujuannya meminimalisasi maupun menghindari terjadinya dampak kurang menyenangkan dalam pelaksanaan anggaran dan tata kelola keuangan di pemerintahan.
“Maka, mulai dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) sampai pegawai memahami skala risiko dari pelaksanaan program pembangunan yang mereka laksanakan,” ujar Andi Harun dalam sosialisasi tentang penyusunan manajemen risiko yang berlangsung di Hotel Harris Samarinda, Senin (13/5/2024).
Menurutnya, manajemen risiko merupakan proses penyusunan seluruh tahapan pelaksanaan program-program dan dampaknya.
“Dari skala kecil sampai yang terbesar, termasuk penyusunan rencana tindak pengendalian oleh pimpinan OPD dengan kepatuhannya menyusun manajemen risiko,” ujar orang nomor satu di Kota Tepian itu.
Dengan demikian, ia melanjutkan, dengan adanya manajemen risiko memungkinkan pemerintah kota (pemkot) untuk memahami dampak dalam pelaksanaan anggaran dan tata kelola keuangan.
“Pertama, menyusun inventarisasi atau daftar potensi risiko yang akan kemungkinan terjadi di OPD dalam melaksanakan program tersebut. Kemudian, dampak dan probabilitas risiko yang kemudian akan terjadi sampai terakhir nanti auditnya berbasis risiko,” jelasnya.
Andi Harun juga menekankan bahwa manajemen risiko berperan sebagai sistem peringatan dini terhadap seluruh pimpinan OPD hingga pejabat dan jajaran di lingkungan Pemkot Samarinda.
“Oh ini risikonya kecil, oh ini risikonya besar, ini risikonya tinggi (high risk). Jadi pengingat bagi kita agar selalu berhati-hati jika melaksanakan program termasuk melakukan pengelolaan keuangan dan semua program yang ada,” ujarnya.
Untuk menerapkan manajemen risiko dalam di internal pemkot, Wali Kota Samarinda menegaskan tidak cukup hanya dengan niat baik. Akan tetap perlu dibarengi dengan pemahaman dan perencanaan yang menerapkan skala risiko yang mungkin di hadapi ke depannya.
“Bisa jadi niat kita bagus, tapi pelaksanaannya tidak disusun sedemikian rupa mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan kegiatan, sehingga bisa luput memahami tentang kemungkinan skala risiko yang akan dihadapi oleh pimpinan OPD tersebut,” tandasnya.
