Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Provinsi Kaltim menegaskan arah pembangunan tahun 2027 akan difokuskan pada empat prioritas utama, yakni peningkatan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) khususnya perlindungan sosial.
Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni menyebutkan prioritas tersebut menjadi kerangka utama dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, yang kemudian diterjemahkan ke dalam 21 program prioritas.
“Empat prioritas pembangunan itu sudah kita tetapkan, mulai dari peningkatan SDM, infrastruktur, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Dari situ nanti diturunkan menjadi 21 program prioritas,” ujarnya usai Musrenbang RKPD Kaltim 2027 di Odah Etam, Kamis 30 April 2026.
Meski demikian, ribuan usulan yang masuk melalui Musrenbang tidak serta-merta diakomodasi seluruhnya. Pemerintah akan melakukan penyaringan ketat berdasarkan kewenangan dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah.
Musrenbang bukan sekadar forum seremonial, melainkan mekanisme penting untuk menebalkan program prioritas yang telah dirancang.
“Musrenbang ini mekanisme untuk memperkuat program. Kalau usulan itu memang kewenangan provinsi dan sesuai prioritas, tentu bisa memperkaya RKPD kita,” jelasnya.
Data usulan yang masuk menunjukkan tingginya ekspektasi daerah terhadap pembangunan. Namun di sisi lain, kondisi fiskal menjadi faktor pembatas yang tidak bisa diabaikan.
Pemerintah provinsi, kata Sri harus memastikan setiap program yang diakomodasi benar-benar relevan dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Tidak semua usulan bisa kita akomodasi. Harus dilihat dulu kewenangannya, apakah masuk prioritas, dan tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.
Di tengah proses penyusunan RKPD tersebut, Pemprov Kaltim juga memproyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2026 mencapai sekitar Rp363 miliar.
Angka ini, menurut Sri, bukan sekadar sisa anggaran, melainkan bagian dari strategi menjaga keberlanjutan layanan publik, khususnya sektor kesehatan.
“Setiap tahun kita memang mencadangkan Silpa. Ini penting, misalnya untuk operasional rumah sakit di awal tahun, terutama Januari-Februari saat anggaran belum sepenuhnya berjalan,” ungkapnya.
Dana cadangan tersebut banyak dialokasikan untuk mendukung Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), agar layanan kesehatan tetap berjalan tanpa terganggu transisi anggaran.
Namun demikian, penggunaan Silpa juga menjadi sorotan dalam tata kelola keuangan daerah. Pemerintah dituntut menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan optimalisasi belanja agar tidak menimbulkan kesan perencanaan yang kurang matang.
Sri memastikan, selain untuk kebutuhan strategis seperti BLUD, belanja lain diupayakan tetap terkendali.
“Untuk belanja lain mudah-mudahan tidak banyak. Kita upayakan tetap efisien,” katanya.
Dengan kombinasi antara banyaknya usulan, keterbatasan fiskal, serta tuntutan efektivitas program, penyusunan RKPD 2027 menjadi ujian bagi pemerintah daerah dalam memastikan arah pembangunan tetap tepat sasaran.
Pemprov Kaltim menilai, kunci utama keberhasilan perencanaan terletak pada ketepatan memilih prioritas, bukan sekadar banyaknya program yang dijalankan.
“Yang penting bukan jumlah programnya, tapi seberapa tepat dan berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya.
