Samarinda, Natmed.id – Masalah kelangkaan gas elpiji 3 kg di Samarinda semakin memprihatinkan. Antrean panjang di pangkalan penyalur gas dan keluhan dari masyarakat terus berdatangan.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah menyatakan bahwa Disdag (Dinas Perdagangan) belum efektif dalam mengontrol distribusi gas elpiji sesuai dengan peruntukannya.
“Disdag selalu memberi suatu inovasi bahwa akan diinventarisir siapa saja yang bisa menerima, tapi sampai sekarang kita tidak tahu mana yang berhak menerima,” ujar Laila, Rabu (5/6/2024).
Laila mengkritisi bahwa saat gas elpiji tiba, banyak orang langsung mengambilnya tanpa ada pengaturan yang jelas. Sebab, tidak adanya tanda pengenal khusus untuk penerima yang berhak.
“Saat gas elpiji datang, sudah berbondong-bondong orang mengambil sehingga kita tidak bisa mengatur karena mereka tidak punya tanda pengenal. Artinya, tidak terdistribusi sesuai dengan tanda pengenal atau peruntukan,” tambahnya.
Ia menyoroti bahwa gas elpiji subsidi seharusnya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dengan batasan satu rumah satu tabung. Namun kenyataannya, banyak pedagang seperti penjual nasi goreng dan warung-warung yang seharusnya tidak menggunakan tabung melon malah memanfaatkannya.
“Harusnya yang warga miskin satu rumah satu tabung, tetapi mereka yang menggunakan malah yang jual nasi goreng, warung-warung yang seharusnya mereka tidak boleh,” jelas Laila.
Laila juga mengungkapkan bahwa Disdag belum menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengontrol penggunaan tabung melon oleh rumah makan yang seharusnya tidak menggunakan gas elpiji bersubsidi.
“Artinya, satu yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan bahwa mereka akan mengontrol rumah makan yang seharusnya tidak menggunakan tabung melon tidak pernah dilaksanakan,” tegasnya.
Ia juga menyatakan bahwa kelangkaan gas elpiji sering kali menyebabkan panic buying di masyarakat. Kemudian, agen-agen lebih mengutamakan penjualan ke luar daerah karena harga yang lebih tinggi.
“Agen-agen ini terkadang lebih mengutamakan untuk yang luar karena harganya tinggi. Tapi, insyaallah kami rencananya mau memanggil dinas dan Pertamina terkait dengan hal ini. Rencananya sih tadinya mau sidak,” ungkap Laila.
Untuk mempercepat penyelesaian masalah ini, DPRD Samarinda berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan guna memastikan kebenaran berita kelangkaan elpiji dan melihat langsung situasi di lapangan.
“Kalau kami memanggil itu prosesnya terlalu lama, jadi kami ada rencana mau langsung sidak turun ke lapangan terkait benar apa tidaknya berita kelangkaan elpiji tersebut,” tutup Laila.
