Samarinda, Natmed.id – Rencana aksi demonstrasi besar yang akan digelar pada 21 April 2026 di Kota Samarinda mendapat respons dari wakil rakyat Kaltim.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menegaskan bahwa pihaknya siap menerima aspirasi massa aksi sebagai bagian dari hak demokrasi masyarakat.
“Demo besar-besaran di depan kantor DPRD itu hak demokrasi. Silakan sampaikan pendapatnya, kami akan terima dan dengarkan,” ujarnya kepada awak media, Senin 13 April 2026.
Namun demikian, ia mengingatkan agar aksi yang direncanakan berlangsung tetap berjalan secara tertib dan tidak menimbulkan tindakan anarkis.
“Kami mengimbau jangan anarkis. Nanti kita terima dan dengarkan apa yang mau disampaikan sebagai perwakilan masyarakat Kaltim. Kami siap menunggu,” tegasnya.
Aksi demonstrasi tersebut diketahui akan dipusatkan di dua titik utama, yakni Kantor DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar dan Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, Samarinda.
Aksi ini dipelopori oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat (APM) Kalimantan Timur dengan estimasi jumlah massa mencapai ribuan orang.
Berdasarkan informasi yang beredar, jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai sekitar 4.000 orang lebih. Mereka akan menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya terkait isu dugaan nepotisme, penolakan terhadap praktik dinasti politik di daerah, hingga desakan evaluasi terhadap kepemimpinan daerah.
Menanggapi hal tersebut, Ananda menekankan bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki kewajiban untuk membuka ruang dialog dan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat.
“Sebagai perwakilan masyarakat, tentu kami siap mendengar dan menerima apa yang menjadi aspirasi mereka,” katanya.
Di sisi lain, aparat keamanan juga diperkirakan akan melakukan pengamanan di sekitar lokasi aksi guna mengantisipasi potensi gesekan selama unjuk rasa berlangsung.
Rencana aksi 21 April ini menjadi salah satu perhatian publik di Kaltim mengingat skala massa yang besar serta isu-isu strategis yang diangkat.
