Samarinda, Natmed.id – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud membuka peluang berdialog langsung dengan massa aksi yang akan menggelar unjuk rasa pada Selasa 21 April 2026 di Kantor Gubernur Kaltim.
Di tengah rencana aksi yang diperkirakan melibatkan ribuan orang, Gubernur Rudy Mas’ud memastikan tetap berkantor seperti biasa dan tidak menghindari pertemuan dengan demonstran, selama situasi di lapangan kondusif.
“Aksi seperti ini biasa saja, tidak apa-apa,” ujarnya, Senin 20 April 2026.
Ia menegaskan, pemerintah daerah membuka ruang komunikasi sebagai bagian dari respons terhadap aspirasi masyarakat.
“Kalau situasi memungkinkan, saya siap menemui pendemo, mendengarkan. Kalau ada ruang dialog dan suasana kondusif, bahkan naik ke mobil komando pun siap,” ungkapnya.
Namun, keputusan untuk turun langsung tetap akan mempertimbangkan kondisi keamanan di lapangan serta pertimbangan aparat keamanan.
“Tetap dilihat situasinya. Kalau tidak memungkinkan, tentu tidak akan dipaksakan. Kita juga minta pertimbangan dari aparat, Polri dan TNI,” jelasnya.
Terkait tuntutan yang akan dibawa massa, Gubernur Rudy Mas’ud mengaku belum menerima secara rinci poin-poin yang akan disampaikan. Ia memilih menunggu dan mendengar langsung saat aksi berlangsung.
“Saya belum tahu tuntutannya, nanti kita lihat besok,” katanya.
Meski demikian, ia menyinggung isu yang belakangan menjadi sorotan, seperti permintaan audit penggunaan mobil dinas dan renovasi rumah jabatan.
“Kalau audit, semuanya sudah dilaksanakan. Ada BPK dan BPKP yang menangani,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi jalannya aksi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dijadwalkan hadir di Kantor Gubernur Kaltim. Kapolda, Pangdam, hingga Kajati akan berada di lokasi guna memastikan situasi tetap terkendali.
Di sisi lain, Pemprov Kaltim memastikan aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal.
“Seluruh jajaran tetap berkantor seperti biasa. Pelayanan publik tetap berjalan,” ujarnya.
Rencana dialog terbuka yang disampaikan Gubernur Rudy Mas’ud menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik. Namun, realisasi pertemuan tersebut sangat bergantung pada dinamika di lapangan.
Jika situasi kondusif, ruang dialog berpotensi menjadi jalan meredam ketegangan. Sebaliknya, jika terjadi eskalasi, pendekatan keamanan dipastikan akan lebih diutamakan.
Aksi 21 April sendiri diprediksi akan dipusatkan di Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur, dengan sejumlah isu utama seperti pemberantasan KKN dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah.
