Bontang, Natmed.id – Ketua DPRD Bontang, Kalimatan Timur (Kaltim) Andi Faizal Sofyan Hasdam geram melihat sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang absen dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Ia menyayangkan ketidakhadiran para pimpinan OPD, terutama dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang menerima porsi anggaran besar dalam APBD 2025.
Ketidakhadiran para kepala dinas dalam rapat ini dinilai sebagai bentuk kurangnya komitmen OPD tersebut. Sebab, rapat yang berlangsung membahas alokasi anggaran yang langsung menyangkut program-program OPD yang bersangkutan.
Dalam pertemuan ini, sejumlah kepala OPD hanya mengirimkan perwakilan yang. Namun, menurut Andi Faizal pihak tersebut sering kali tidak memiliki kapasitas penuh dalam pengambilan keputusan.
“Sudah beberapa kali rapat seperti ini, kepala dinasnya tidak hadir. Ini bahas anggaran untuk dinas mereka, tapi pimpinannya justru absen,” ujar Andi Faizal saat rapat paripurna DPRD Kota Bontang, Selasa (5/11/2024).
Sorotan khusus diberikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menerima sekitar 20 persen dari total APBD Kota Bontang tahun depan.
Andi Faizal mempertanyakan prioritas kepala dinas tersebut yang memilih tidak hadir dalam rapat pembahasan anggaran strategis bagi dinasnya.
“Disdik itu anggarannya besar, sampai 20 persen dari APBD. Tapi, pimpinannya malah tidak ada. Mungkin sedang berangkat bimtek?” tegasnya.
Ketua DPRD dari fraksi Golkar tersebut menganggap absennya kepala dinas dalam rapat penting sebagai bentuk kurangnya rasa tanggung jawab.
Menurutnya, keberadaan pimpinan OPD sangat dibutuhkan untuk membahas rincian anggaran dan prioritas kerja yang akan berdampak langsung pada pelayanan publik.
Selain rapat anggaran, Andi Faizal juga menyinggung kejadian serupa yang terjadi di Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat beberapa waktu lalu.
Dalam kunjungannya, ia mendapati bahwa seluruh pegawai kelurahan berangkat mengikuti bimbingan teknis (bimtek).
Dengan demikian, kantor kelurahan hanya dijaga oleh pegawai magang. Hal ini, menurutnya, berdampak buruk pada pelayanan publik yang seharusnya tidak terganggu.
“Saat saya kunjungi Kantor Lurah Belimbing, semua pegawai berangkat bimtek. Jadi, pelayanan kosong dan hanya ada pegawai magang di sana,” ujarnya.
DPRD Bontang berharap kepala-kepala OPD bisa lebih memprioritaskan kegiatan yang langsung berkaitan dengan kepentingan publik. Terutama, saat pembahasan anggaran yang akan menentukan program kerja mereka pada tahun 2025.
Kehadiran kepala dinas dalam rapat kerja semacam ini dianggap penting agar keputusan yang diambil dapat lebih terarah dan berdasarkan pertimbangan komprehensif dari pihak-pihak terkait.
Dengan APBD 2025 yang menyasar sektor-sektor penting, DPRD Bontang menekankan perlunya koordinasi yang solid antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran.
