Reporter: Emmi – Editor: Redaksi
Bontang, Natmed.id – Anggota Komisi l DPRD Bontang, Abdul Haris (AH) menanggapi batalnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diagendakan bersama PT Panglima Siaga Bangsa (PSB) dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bontang.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, ketika ada laporan masyarakat terkait ketenagakerjaan, maka DPRD bisa melakukan mediasi. Mediasi antara karyawan dan perusahaan, ditengahi DPRD (Komisi I) dan Disnaker.
Mediasi dilakukan untuk mencari solusi. Karena itu, seharusnya perusahaan dan Disnaker bisa menghadiri rapat-rapat yang diprakarsai oleh Komisi l DPRD Bontang.
“Mediasi bukan untuk mencari siapa yang bersalah dan harus bertanggung jawab. Akan tetapi mencari solusi dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Abdul Haris di Sekretariat DPRD Bontang Jalan Moh Roem, Bontang Lestari, Senin, (26/10/2020).
“Jadi jangan ada yang alergi terhadap permasalahan ketenagakerjaan yang akan dimediasi Komisi l,” tuturnya.
PT PSB diminta patuh terhadap aturan hukum ketenagakerjaan.
“Ya karena kita akan lihat apakah perusahaan yang dilaporkan oleh tenaga kerja itu sudah melaporkan seluruh tenaga kerjanya ke Disnaker,” paparnya.
Sebab menurut dia, jika hal tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, maka masalah ini pasti tidak akan kunjung selesai.
“Karena di masing-masing pihak akan melakukan hal-hal yang tidak terkontrol, kalau semuanya tidak pada aturan yang berlaku,” tandasnya
