Samarinda, Natmed.id – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Agus Aras menegaskan bahwa pemerataan akses pendidikan harus terus menjadi perhatian serius.
Terutama di wilayah Kutai Timur (Kutim) bagian selatan yang hingga kini belum memiliki fasilitas pendidikan menengah memadai.
Padahal, kebutuhan masyarakat akan pendidikan semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan menengah.
“Kami di Komisi IV sudah menyuarakan hal ini sejak lama, khususnya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim. Di Kecamatan Selatan Kutai Timur, hingga hari ini, masih sangat kekurangan sarana-prasarana pendidikan untuk tingkat menengah atas dan menengah kejuruan,” ungkap Agus, Minggu, 6 April 2025.
Ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan sekadar isu fasilitas. Namun, juga menyangkut masa depan generasi muda Kutim.
Ia juga menambahkan, Komisi IV DPRD Kaltim telah mengusulkan agar pembangunan unit sekolah baru (USB) segera masuk dalam prioritas pembangunan oleh pemerintah provinsi.
Respons dari Dinas Pendidikan disebutnya sudah ada, meskipun belum maksimal.
Namun, Agus optimis, jika semua berjalan sesuai rencana, maka pembangunan fisik sekolah dapat dimulai pada 2026 mendatang.
“Alhamdulillah sudah mulai direspons, walau belum sempurna. Saat ini, masih dalam tahap kesiapan lahan dan penyusunan perencanaan. Insyaallah, dalam waktu dekat kita bisa melihat langkah nyata. Kami berharap 2026 sudah bisa masuk tahap konstruksi,” jelasnya.
Saat ditanya soal berapa unit bangunan sekolah yang direncanakan, Agus menjelaskan bahwa hal itu masih menjadi kewenangan teknis Dinas Pendidikan.
Nantinya, jumlah ruang kelas baru (RKB) akan disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah peserta didik di Kutim.
“Kita tunggu perhitungan dari pihak teknis. Berapa jumlah siswa, berapa kebutuhan ruang belajar, itu nanti yang akan jadi dasar perencanaan,” imbuhnya.
Politikus Karang Paci itu menyoroti bahwa keberadaan sekolah saja tidak cukup.
Pemerintah juga harus menjamin bahwa tenaga pendidik, fasilitas pendukung, dan sarana transportasi ke sekolah dapat tersedia dengan layak.
Mengingat banyak wilayah di Kutim, terutama bagian selatan, memiliki medan geografis yang cukup menantang.
“Kita harus lihat persoalan pendidikan secara utuh. Kalau sekolahnya ada, tapi gurunya tidak ada atau akses ke sekolahnya sulit, itu juga jadi hambatan. Maka, kami di Komisi IV terus mendorong agar pendekatan yang dilakukan betul-betul holistik,” tegasnya.
Program pendidikan gratis yang digaungkan pemerintah provinsi dan pusat hanya akan optimal jika ditopang oleh kesiapan infrastruktur.
Ia mengingatkan agar jangan sampai ada anak-anak yang ingin sekolah, tapi tidak ada gedungnya atau fasilitasnya tidak memadai.
“Pendidikan gratis itu penting, tapi lebih penting lagi adalah memastikan anak-anak bisa mengaksesnya secara adil. Tidak boleh ada ketimpangan antara kota dan desa, antara pusat dan pinggiran,” tutupnya.
