Samarinda, Natmed.id — Program Gratispol yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menunjukkan progres signifikan dalam memperluas akses pendidikan tinggi. Dalam waktu relatif singkat, lebih dari 63 ribu mahasiswa telah merasakan manfaat program ini, dengan total penyaluran anggaran mencapai Rp288,5 miliar. Bahkan, untuk tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp1,3 triliun guna menjangkau lebih banyak penerima di seluruh wilayah Kaltim.
Meski capaian tersebut patut diapresiasi, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya mulus. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menilai sejumlah kendala teknis yang muncul seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama, terutama bagi institusi pendidikan sebagai mitra utama pemerintah.
Menurutnya, kecepatan pemerintah dalam menyiapkan anggaran perlu diimbangi dengan kesiapan pihak lain dalam hal administrasi dan penyampaian informasi. Ia menegaskan bahwa koordinasi yang kurang optimal dapat menjadi hambatan serius, bahkan pada program yang telah dirancang dengan baik.
“Kita tentu mengapresiasi kritik dari mahasiswa. Namun penting juga melihat secara objektif di mana letak persoalan sebenarnya. Jangan sampai program yang sudah siap justru tersendat oleh hal-hal teknis yang sebenarnya bisa diantisipasi,” ujarnya.
Syahariah menyoroti adanya sekitar Rp2,1 miliar anggaran yang tidak terserap akibat mahasiswa tidak melakukan pendaftaran. Ia menilai hal ini menjadi indikasi bahwa penyebaran informasi belum berjalan maksimal.
“Sering kali kita fokus pada dana yang belum cair, tetapi lupa mempertanyakan mengapa dana yang tersedia justru tidak dimanfaatkan. Ini menunjukkan bahwa arus informasi belum tentu secepat yang kita bayangkan,” katanya.
Selain itu, polemik penyesuaian UKT juga menjadi perhatian. Menurutnya, kampus seharusnya menjadi sumber informasi utama yang memberikan kepastian kepada mahasiswa, bukan justru menambah kebingungan.
“Mahasiswa butuh kejelasan. Jangan sampai mereka lebih cepat mendapatkan informasi dari media sosial atau grup percakapan dibanding dari kampusnya sendiri,” tegasnya.
Kasus pembatalan penerima yang sebelumnya dinyatakan lolos juga dinilai sebagai bukti pentingnya proses verifikasi yang lebih cermat sejak awal. Syahariah menekankan bahwa kejelasan syarat harus disampaikan sejak dini untuk menghindari kekecewaan.
Ia juga menilai persoalan syarat domisili menjadi contoh bahwa pemahaman terhadap aturan masih perlu diperkuat. Menurutnya, penyampaian informasi tidak cukup hanya diumumkan, tetapi harus benar-benar dipastikan dipahami oleh masyarakat.
Meski demikian, Syahariah menegaskan bahwa berbagai kendala tersebut tidak boleh mengaburkan tujuan utama Gratispol, yaitu memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur.
“Program ini masih sangat muda, tetapi dampaknya sudah besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah kesediaan semua pihak untuk berbenah dan bergerak bersama,” pungkasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan Gratispol ke depan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang tersalurkan, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak memastikan tidak ada mahasiswa yang tertinggal hanya karena keterlambatan informasi atau kurangnya koordinasi.
