Samarinda, Natmed.id – Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry menilai penanganan lubang bekas tambang di Kaltim tidak bisa terus dibebankan kepada pemerintah daerah.
Ia mendorong pemerintah pusat turun tangan langsung melalui kebijakan nasional yang mengikat perusahaan tambang untuk bertanggung jawab melakukan pemulihan lingkungan.
Pernyataan itu disampaikan Sarkowi saat menjadi pemateri dalam Seminar Pembangunan bertajuk Arah Pembangunan Kaltim, Integrasi Kebijakan, SDM Berkualitas dan Pengelolaan SDA untuk Kaltim Emas di Samarinda, Selasa 12 Mei 2026.
Persoalan lubang tambang kini menjadi ancaman serius di tengah masifnya eksploitasi sumber daya alam di Kaltim. Kondisi lingkungan yang terus terdegradasi harus menjadi perhatian utama dalam arah pembangunan daerah ke depan.
“Lingkungan kita ini banyak yang sudah terdegradasi, lubang tambang di mana-mana. Ini menjadi konsen serius dalam diskusi tadi,” ujar Sarkowi kepada awak media usai seminar.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan, daerah tidak seharusnya menanggung beban pemulihan atas kerusakan yang ditimbulkan aktivitas perusahaan tambang.
Tanggung jawab reklamasi dan penutupan lubang tambang harus dikembalikan kepada perusahaan sebagai pihak yang menikmati keuntungan eksploitasi.
“Jangan sampai perusahaan yang mendapatkan untung, tapi pemerintah daerah yang harus me-recovery kerusakannya. Itu tidak adil,” tegasnya.
Sarkowi mengusulkan adanya instruksi langsung dari presiden agar pemerintah pusat mengambil langkah konkret menangani persoalan tersebut. Sebab, kewenangan pertambangan saat ini berada di bawah pemerintah pusat.
“Saya mengusulkan supaya ada instruksi presiden untuk menangani lubang tambang ini secara serius. Pemerintah pusat harus mengonsolidasikan perusahaan-perusahaan yang menimbulkan kerusakan agar bertanggung jawab melakukan reklamasi maupun penutupan,” katanya.
Dalam seminar tersebut, Sarkowi juga menyinggung pentingnya pengawasan terhadap arah pembangunan daerah. Fungsi pengawasan tidak hanya menjadi tugas DPRD, tetapi juga masyarakat sipil dan elemen publik lainnya.
Namun, ia mengingatkan agar kritik terhadap pemerintah dilakukan dengan basis data dan semangat perbaikan, bukan kebencian politik.
“Pengawasan itu harus indikatornya jelas, berbasis data dan disampaikan dalam semangat memperbaiki, bukan semangat kebencian,” ujarnya.
Ia juga menilai tantangan pembangunan Kaltim ke depan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia dan keberlanjutan lingkungan hidup.
