Samarinda, Natmed.id – Kemunculan Sekolah Rimba di kawasan Batu Besaung, Samarinda Utara memunculkan sorotan baru terhadap pemerataan pendidikan di ibu kota Kaltim.
Di tengah pembangunan sekolah modern dan program pendidikan unggulan, masih ada anak-anak di pinggiran kota yang kesulitan menjangkau sekolah formal.
Fenomena itu dinilai menjadi cermin ketimpangan akses pendidikan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Sejumlah anak di kawasan Batu Besaung dan Batu Cermin diketahui mengikuti pembelajaran melalui Sekolah Rimba, sebuah inisiatif pendidikan nonformal berbasis relawan yang digelar di tengah kawasan hijau dan permukiman warga.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Anhar menilai kemunculan sekolah alternatif tersebut tidak bisa dipandang sekadar kreativitas komunitas, melainkan tanda masih adanya wilayah yang belum sepenuhnya dijangkau layanan pendidikan negara.
“Saya menanggapinya itu bentuk masih ketidakhadiran negara kepada masyarakat kita yang belum beruntung dalam dunia pendidikan,” ujar Anhar Senin 11 Mei 2026.
Persoalan pendidikan tidak cukup diselesaikan dengan pembangunan fisik sekolah atau penggantian istilah program pendidikan yang lebih penting adalah memastikan seluruh anak benar-benar memperoleh hak belajar yang setara.
Ia bahkan mempertanyakan penggunaan istilah Sekolah Rakyat yang belakangan digaungkan pemerintah pusat. Baginya, seluruh sekolah pada dasarnya merupakan sekolah milik rakyat.
“Saya mau belajar juga tentang kamus bahasa Indonesia tentang sekolah rakyat. Memangnya sekolah lain bukan sekolah rakyat? Isinya rakyat semua,” katanya.
Pemerintah jangan terjebak pada perubahan istilah tanpa menyelesaikan substansi persoalan pendidikan di lapangan. Sebab, di Samarinda sendiri masih ditemukan anak-anak yang akses sekolahnya terkendala jarak, ekonomi, hingga administrasi kependudukan.
“Itu mencerminkan bahwa masih banyak PR kita di dalam pendidikan ini. Mutunya, kualitasnya, infrastrukturnya, ternyata masih ada juga yang belum terjangkau pendidikan,” tegasnya.
Sekolah Rimba Samarinda diketahui berdiri sejak Juni 2025 di Jalan Lapandewa, Batu Besaung. Kegiatan belajar dilakukan di gazebo sederhana dengan dukungan sukarelawan dan Yayasan Kaindea Study Center. Anak-anak usia PAUD hingga sekolah dasar belajar membaca, berhitung, hingga pendidikan karakter sambil berinteraksi langsung dengan alam.
Namun, keberadaan sekolah nonformal itu dinilai tetap memiliki keterbatasan karena peserta didik tidak memperoleh sistem pendidikan formal secara penuh, termasuk legalitas ijazah dan jenjang pendidikan resmi.
“Sekolah Rimba itu hanya memberikan pembelajaran dalam jangkauan mereka. Tapi secara prosedur normatif mereka tidak mendapatkan ijazah dan hak-hak penuh sebagai peserta didik,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kondisi pendidikan di negara maju yang menurutnya lebih fokus pada kualitas dan keberlanjutan masa depan peserta didik. Menurutnya, Indonesia masih terlalu fokus pada pembangunan fisik pendidikan tanpa memikirkan arah lulusan setelah menyelesaikan sekolah.
“Kita bangun sekolah bagus, universitas bagus seperti mal. Tapi setelah lulus mereka mau ke mana? Itu yang harus dipikirkan,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah pusat saat ini juga tengah menjalankan program Sekolah Rakyat berbasis asrama untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Di Samarinda, pembangunan kompleks permanen program tersebut sedang berlangsung di kawasan Palaran dengan nilai investasi mencapai ratusan miliar rupiah.
Meski demikian, ia menilai seluruh sekolah semestinya diposisikan setara tanpa menciptakan kesan adanya sekolah unggulan dan sekolah biasa.
“Menurut saya tidak ada lagi sekolah unggulan. Sebenarnya unggulan semua. Persaingan tidak akan pernah maju kalau ada istilah unggulan dan yang lain dianggap biasa,” tegasnya.
