Samarinda, Natmed.id – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud mengatakan arah baru pembangunan ekonomi daerah yang tidak lagi bertumpu pada sumber daya alam (SDA) ekstraktif seperti batu bara dan migas.
Pemerintah Provinsi Kaltim mulai membidik transformasi menuju ekonomi hijau, ekonomi biru, dan penguatan sumber daya manusia sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang.
Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi momentum penting untuk mengubah pola pembangunan ekonomi Kaltim yang selama ini terlalu bergantung pada sektor tambang dan industri ekstraktif.
“Kami sangat berharap Kaltim ke depan tidak lagi mengandalkan sumber daya alam terutama yang ekstraktif. Tetapi kami lebih fokus kepada sumber daya manusia,” kata Rudy saat Pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim-Kaltara di Lamin Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin 11 Mei 2026.
Transformasi ekonomi menjadi kebutuhan mendesak di tengah ancaman perlambatan industri ekstraktif dan ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah daerah, kata dia, harus mulai mempersiapkan fondasi ekonomi baru yang lebih berkelanjutan.
“Mudah-mudahan ekonomi hijau dan ekonomi biru Kalimantan Timur akan segera membalik konstelasi pertumbuhan ekonomi kita yang tadinya mengandalkan sumber daya alam ekstraktif menjadi ekonomi yang lebih berkelanjutan,” ujarnya.
Kaltim memiliki modal besar untuk keluar dari jebakan daerah berpendapatan menengah atau middle income trap. Selain kekayaan sumber daya alam, bonus demografi dan posisi strategis sebagai lokasi IKN dinilai menjadi peluang besar untuk mendorong percepatan ekonomi.
“Kaltim sudah waktunya naik kelas. Kita punya bonus demografi dan bonus sumber daya alam yang luar biasa,” tegasnya.
Meski demikian, transformasi ekonomi tidak akan berjalan tanpa stabilitas politik dan ekonomi daerah. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan menjaga kondusivitas daerah agar investasi dan pembangunan tetap berjalan.
“Kita sama-sama menjaga kondusivitas, terutama stabilitas ekonomi dan stabilitas politik di Kalimantan Timur. Karena pembangunan hanya bisa berjalan kalau daerah ini stabil,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Rudy juga menyoroti pentingnya penguatan sektor jasa keuangan sebagai penopang transformasi ekonomi daerah. Ia berharap OJK bersama pemerintah daerah mampu memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan pelaku usaha lokal agar mampu naik kelas.
“Kami memandang penting kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha untuk memperkuat kapasitas UMKM agar memiliki daya saing yang lebih baik,” ucapnya.
Rudy turut mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap praktik keuangan ilegal yang masih marak di masyarakat, mulai dari pinjaman online ilegal hingga investasi bodong yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat kecil.
Ia juga membawa pesan antikorupsi yang sebelumnya disampaikan Ketua KPK RI Setyo Budianto kepada seluruh kepala daerah. Nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan keberanian harus mulai ditanamkan sejak dini, termasuk dalam tata kelola pemerintahan.
“Antikorupsi itu jangan hanya digaungkan. Tapi harus benar-benar dijalankan dalam pengelolaan pemerintahan,” pungkasnya.
