Samarinda, Natmed.id – Akses layanan keluarga berencana (KB) di Samarinda masih menghadapi persoalan klasik, keterbatasan jaminan kesehatan, minimnya informasi, hingga rendahnya kesadaran sebagian masyarakat.
Di tengah kondisi itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda membuka layanan konseling KB gratis, termasuk bagi warga tanpa BPJS.
Kepala DPPKB Samarinda Deasy Evriyani mengatakan layanan ini menjadi salah satu upaya menutup celah akses yang selama ini menjadi kendala di lapangan.
“Yang tidak punya BPJS atau BPJS-nya bermasalah, tetap bisa datang. Setiap Kamis kami buka layanan gratis di 10 titik kecamatan,” ujarnya, Selasa 28 April 2026.
Layanan tersebut dikemas dalam inovasi Sapa KB, yang menyediakan konsultasi langsung dengan tenaga profesional. Skema ini sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini hanya mengandalkan informasi dari internet.
“Kalau hanya dari Google itu berbasis komputer. Di sini masyarakat bisa langsung konsultasi dengan tenaga ahli,” katanya.
Tak hanya itu, DPPKB juga menyiapkan layanan jemput antar bagi akseptor KB yang terkendala transportasi. Skema ini menyasar kelompok rentan yang selama ini sulit menjangkau fasilitas kesehatan.
“Kalau tidak punya kendaraan, dengan kriteria tertentu kami bantu jemput,” ujarnya.
Di sisi lain, upaya ini juga berkaitan dengan target pengendalian angka kelahiran dan pencegahan stunting. Data 2025 mencatat angka total fertility rate (TFR) Samarinda berada di angka 1,95, lebih rendah dari rata-rata nasional 2,02.
Meski capaian itu menunjukkan tren positif, persoalan belum sepenuhnya selesai. DPPKB masih menemukan keluarga dengan jumlah anak tinggi namun tidak diimbangi kemampuan ekonomi, yang berpotensi memicu stunting hingga anak putus sekolah.
“Jangan sampai banyak anak tapi tidak mampu secara finansial. Itu berisiko stunting dan masalah sosial lainnya,” katanya.
Untuk memperkuat intervensi, lebih dari 900 pendamping keluarga dikerahkan ke lapangan. Mereka bertugas memantau, mendampingi, sekaligus melakukan edukasi kepada keluarga berisiko.
“Kami punya 900 lebih tim pendamping keluarga yang bergerak langsung di masyarakat,” ujarnya.
Ke depan, layanan Sapa KB direncanakan terintegrasi dalam aplikasi Samagov agar aksesnya lebih luas. Namun, efektivitas program tetap akan bergantung pada seberapa jauh layanan ini benar-benar menjangkau kelompok yang selama ini sulit tersentuh layanan kesehatan.
