Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Provinsi Kaltim mulai melihat dampak nyata dari kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain menekan biaya operasional gedung, kebijakan itu disebut tidak mengganggu jalannya kinerja pemerintahan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni mengatakan evaluasi kebijakan dilakukan secara rutin melalui laporan mingguan dari masing-masing perangkat daerah. Laporan itu berisi dampak WFH terhadap penggunaan fasilitas kantor serta capaian pekerjaan.
“WFH ini setiap Jumat ada laporan. Laporannya terkait dengan dampak WFH,” kata Sri Wahyuni saat ditemui, Senin 27 April 2026.
Salah satu indikator yang langsung terlihat adalah penurunan pemakaian listrik dan air di sejumlah kantor pemerintahan. Saat pegawai bekerja dari rumah, aktivitas di gedung berkurang sehingga beban utilitas ikut menurun.
Ia mencontohkan, di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), pengurangan operasional lift berdampak pada turunnya tagihan bulanan secara signifikan.
“Di BPKAD, operasional lift dikurangi dari dua unit menjadi satu unit selama WFH, sehingga terjadi efisiensi. Tagihan bulanannya sudah berkurang Rp30 juta, jdi memang ada dampak kan,” ucapnya.
Menurut Sri, efisiensi tersebut menjadi bukti bahwa pengaturan pola kerja fleksibel dapat membantu pemerintah menekan pengeluaran rutin tanpa harus mengurangi kualitas pelayanan publik.
Selain soal penghematan biaya, Pemprov Kaltim juga memantau apakah kebijakan WFH memengaruhi serapan anggaran dan target kerja organisasi perangkat daerah. Dari hasil evaluasi sementara, realisasi program justru menunjukkan peningkatan.
Ia menilai hasil itu menunjukkan kebijakan WFH tidak otomatis menurunkan produktivitas pegawai, selama pengawasan kerja tetap dilakukan dan target kinerja jelas.
“Dari sisi serapan tadi juga ada peningkatan, jadi harusnya tidak mengganggu kinerja,” lanjutnya.
Kebijakan WFH setiap Jumat diterapkan sebagai bagian dari penyesuaian sistem kerja ASN sekaligus upaya efisiensi belanja operasional di tengah kebutuhan penghematan anggaran daerah.
