Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
No Result
View All Result
Home Berita Daerah Samarinda

Pemkot Samarinda Tolak Pengalihan Pembiayaan JKN 49 Ribu Warga Miskin

10 April 2026
in Samarinda
A A
Dua Pekan Tanpa MBG, Siswa SDN 004 Sempaja Utara Kembali Jajan di Kantin

Teks: Wali Kota Samarinda Andi Harun Saat Konferensi Pers, Jumat,10/4/26. (Natmed.id/Aminah)

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyatakan penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terkait pengembalian pembiayaan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi puluhan ribu warga tidak mampu.

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengungkapkan terdapat sekitar 49.742 warga miskin yang sebelumnya ditanggung melalui APBD Provinsi, kini diminta untuk dibiayai oleh pemerintah kota.

“Ini bukan kemauan pemerintah kota. Ini kebijakan dari provinsi yang meminta agar pembiayaan itu dialihkan ke daerah,” ujarnya, Jumat 10 April 2026.

Kebijakan tersebut tidak melalui mekanisme koordinasi maupun pembahasan bersama dengan pemerintah kabupaten/kota.

Padahal, pengambilan keputusan yang berdampak pada pelayanan publik seharusnya dilakukan secara terstruktur dan melibatkan seluruh pihak terkait.

“Kami menolak pemberlakuan kebijakan ini karena disampaikan secara sepihak, tanpa koordinasi, tanpa konsultasi, dan tanpa persetujuan bersama,” tegasnya.

Kebijakan yang disebut sebagai redistribusi tersebut pada praktiknya lebih tepat disebut sebagai pengalihan beban fiskal dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota.

“Ini bukan redistribusi, tapi pengalihan beban. Tanggung jawab yang sebelumnya ditanggung provinsi, sekarang dilempar ke kabupaten/kota,” katanya.

Lebih lanjut, Andi Harun menyoroti waktu penyampaian kebijakan yang dinilai tidak tepat. Surat dari pemerintah provinsi disampaikan saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda telah ditetapkan dan sedang berjalan.

“APBD sudah disahkan dan berjalan. Tidak mungkin di tengah tahun anggaran tiba-tiba kita diminta menanggung beban sebesar itu tanpa perencanaan sebelumnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus berdampak pada kesinambungan layanan publik.

Pemkot Samarinda, lanjutnya, meminta agar kebijakan tersebut ditunda dan dikaji ulang secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek legalitas, keadilan, serta kemampuan fiskal daerah.

“Kami minta penundaan sampai ada kajian bersama. Kebijakan seperti ini harus dibahas secara resmi agar adil dan tidak merugikan masyarakat,” katanya.

Selain itu, Pemkot juga mengusulkan adanya pembahasan bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota guna mencari solusi yang lebih proporsional dan berkelanjutan.

“Kalau memang ada perubahan kebijakan, harus dibicarakan bersama. Tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba,” tegasnya.

Pemkot Samarinda menegaskan, sikap penolakan ini semata-mata didasarkan pada kepentingan masyarakat, khususnya warga tidak mampu yang bergantung pada layanan jaminan kesehatan.

“Kami berdiri untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan hak pelayanan kesehatan. Itu yang paling utama,” tutupnya.

Tags: Andi HarunAPBDJKNPemkot Samarinda
natmed

natmed

Baca Juga

Dari Gurik hingga MBG, Samarinda Gaspol Tekan Stunting

Dari Gurik hingga MBG, Samarinda Gaspol Tekan Stunting

8 Juni 2026
3.2k
Bangga Jadi Pemuda Tani, Dorong Jadi Industri Menjanjikan

Bangga Jadi Pemuda Tani, Dorong Jadi Industri Menjanjikan

31 Mei 2026
3.3k
Deadline Juli Makin Dekat, DPRD Samarinda Pacu Pembahasan Laporan APBD 2025

Dari Kredit Tanpa Bunga hingga Sepak Bola, Pemkot Samarinda Buka Peluang UMKM Tumbuh Lebih Kencang

26 Mei 2026
3.2k
PLTA Batoq Kelo akan Bawa Mahakam Ulu dari Halaman Belakang Jadi Halaman Depan Kalimantan Timur

SPMB Seharusnya Jadi Solusi Terbaik Pendidikan, Bukan Polemik Menahun

25 Mei 2026
3.3k
Next Post
Dua Pekan Tanpa MBG, Siswa SDN 004 Sempaja Utara Kembali Jajan di Kantin

49.742 Warga Samarinda Terancam Kehilangan Akses JKN, Dampak Kebijakan Baru Pemprov

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.

  • Pedoman Media Siber
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Redaksi
No Result
View All Result
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.