Samarinda, Natmed.id – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan pentingnya reposisi hubungan antara pemerintah daerah dan industri media massa.
Dalam audiensi strategis bersama Pemerintah Kota Samarinda, PWI Kaltim menyerukan agar para pemimpin daerah tidak sekadar melihat pers sebagai mitra seremonial, melainkan pilar demokrasi yang harus dijaga keberlangsungannya di tengah hantaman efisiensi anggaran.
Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin mengungkapkan bahwa dinamika media di tahun 2026 telah bergeser drastis. Menurutnya, tantangan ekonomi dan perubahan pola konsumsi informasi menuntut komitmen nyata dari pemangku kebijakan.
Pertemuan tersebut awalnya dimaksudkan untuk memperkuat silaturahmi pasca-Lebaran sekaligus mengoordinasikan sejumlah agenda besar PWI di tingkat regional maupun nasional.
Salah satunya adalah undangan resmi kepada Wali Kota Samarinda untuk menghadiri Halalbihalal keluarga besar PWI se-Kaltim.
“Kami juga melaporkan hasil HPN (Hari Pers Nasional) Februari lalu di Banten, di mana Wali Kota Samarinda menjadi salah satu tokoh yang menerima penghargaan kebudayaan atas usulan PWI Kaltim,” ujar Abdurrahman Amin, Kamis, 2 April 2026.
Selain itu, ia memaparkan progres Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) yang menjadi ajang seleksi menuju level nasional.
“Tahun ini, Balikpapan akan menjadi tuan rumah Porwada setelah sebelumnya sukses digelar di Samarinda dan Bontang. Output dari ajang ini sangat jelas, yakni menjaring atlet-atlet wartawan berbakat yang akan mewakili Kalimantan Timur di ajang Porwanas 2027 di Lampung nanti,” tambahnya.
Selain itu, Abdurrahman menyoroti tren efisiensi anggaran di berbagai daerah yang mulai menggerus pos kerja sama media. Ia mengingatkan bahwa pelemahan dukungan terhadap pers bisa berdampak pada kualitas informasi yang diterima publik.
“Kami tadi beraudiensi terkait rencana PWI Kaltim untuk mendudukkan kembali beberapa kepala daerah. Tujuannya satu, merestart ulang perspektif mereka terhadap komitmen kehidupan pers. Kita harus jujur, tantangan pers di tahun 2026 ini sangat berat, jauh berbeda dibanding satu dekade lalu,” tegas pria yang akrab disapa Rahman ini
Ia menekankan bahwa keberlangsungan perusahaan pers sangat bergantung pada kebijakan yang suportif dari pemerintah daerah sebagai mitra strategis.
“Kebijakan efisiensi anggaran memang berdampak sistemik ke semua sektor. Namun, di sinilah kita menguji seberapa besar komitmen nyata kepala daerah terhadap ekosistem pers. Pers tidak boleh mati karena ia adalah corong informasi yang jernih dan terverifikasi bagi masyarakat di tengah riuhnya media sosial,” jelasnya lagi.
Bagi PWI Kaltim, menjaga eksistensi pers bukan sekadar soal bisnis, melainkan soal menjaga kesehatan demokrasi. Abdurrahman menilai pemerintah memerlukan lawan bicara yang kredibel dalam bentuk karya jurnalistik.
“Pers harus tetap stabil dan berkualitas agar bisa menjadi sparing partner yang sehat bagi pemerintah. Tanpa pers yang kuat, kontrol sosial akan melemah. Di tengah banjir informasi yang seringkali tidak akurat, keberadaan wartawan profesional menjadi benteng terakhir untuk menyampaikan kebenaran yang diperlukan rakyat,” pungkas Abdurrahman.
Melalui audiensi ini, PWI Kaltim berharap ada kesepahaman baru bahwa mendukung kemandirian pers adalah investasi jangka panjang bagi transparansi dan kemajuan daerah di Kalimantan Timur.
