Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mengonfirmasi komitmen berkelanjutan dalam mendukung pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah.
Hingga Maret 2026, tercatat anggaran sebesar Rp279,7 miliar telah dialokasikan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan bagi puluhan ribu mahasiswa di Kalimantan Timur.
Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim, Dasmiah menjelaskan dana tersebut diperuntukkan bagi 48.794 mahasiswa yang tersebar di 52 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, di dalam daerah maupun luar daerah.
“Saat ini kita sudah meng-cover hampir 75% mahasiswa di perguruan tinggi dalam daerah. Namun, karena ini adalah uang negara, kami meminta bantuan adik-adik mahasiswa untuk tertib administrasi. Harus ada pertanggungjawaban data yang jelas kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujar Dasmiah saat berdikusi dengan BEM Fisip Unmul, Selasa, 31 Maret 2026.
Dasmiah menekankan seluruh mahasiswa penerima beasiswa Gratispol atau bantuan biaya pendidikan penuh wajib mengisi tautan (link) pendataan yang telah disediakan. Hal ini menjadi syarat mutlak agar proses pencairan anggaran berjalan lancar dan akuntabel.
“Semua mahasiswa penerima gratispol pendidikan itu wajib mengisi link. Pengisian ini hanya dilakukan satu kali. Jika mahasiswa baru angkatan 2025 mengisi sekarang, data tersebut akan kita gunakan sebagai dasar pemberian bantuan selama empat tahun ke depan hingga mereka lulus,” jelasnya.
Pemerintah memberikan tenggat waktu yang cukup panjang bagi mahasiswa untuk melengkapi data tersebut.
“Kami memberikan waktu sampai dengan 30 Juni 2026 untuk mengisi link. Setelah tanggal tersebut, mahasiswa yang tidak mengisi link akan kami anggap tidak mendaftar sebagai penerima beasiswa gratispol ,” tegas Dasmiah.
Dasmiah juga menjelaskan mengenai batasan tertinggi bantuan sosial untuk UKT (Uang Kuliah Tunggal) sebesar Rp5 juta. Angka ini didapat setelah melakukan kajian mendalam ke berbagai kampus.
Ia mencontohkan bahwa di beberapa institusi seperti UINSI Samarinda, banyak mahasiswa yang sudah tercover penuh tanpa biaya tambahan.
Namun, menyadari bahwa biaya pendidikan bukan hanya soal UKT, Pemprov Kaltim telah menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota seperti Paser, Bontang, PPU, dan Balikpapan.
“Untuk mahasiswa berprestasi, biaya hidup atau living cost-nya akan ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Kami sudah berkoordinasi agar mereka fokus membantu biaya hidup mahasiswa asal daerahnya yang kuliah di Kaltim,” tambahnya.
Menyongsong tahun akademik 2026/2027, Pemprov Kaltim berencana meningkatkan kapasitas penerima beasiswa. Dasmiah menyatakan telah memberikan ruang bagi perguruan tinggi, khususnya swasta, untuk meningkatkan kuota penerimaan mahasiswa yang akan dibantu oleh pemerintah daerah.
“Kami memberikan kesempatan kepada seluruh perguruan tinggi untuk menaikkan jumlah mahasiswa yang diterima tahun 2026 sampai dengan 20%. Jika tahun ini menerima 100 orang, tahun depan bisa 120 orang. Harapan kami, bukan hanya perguruan tinggi negeri yang dipenuhi mahasiswa, tapi juga swasta,” tuturnya.
Dasmiah menegaskan istilah beasiswa di Kaltim secara administratif merupakan Bantuan Biaya Pendidikan, mengikuti aturan nomenklatur yang berlaku secara nasional.
Ia juga mengundang para mahasiswa untuk tidak ragu berkomunikasi langsung dengan Biro Kesra jika mengalami kendala teknis.
“Biro Kesra sangat terbuka. Kalau ada hal yang tidak jelas atau kendala online, silakan datang langsung ke kantor. Kami ingin memastikan pembangunan SDM di Kalimantan Timur terus meningkat melalui partisipasi sekolah yang tinggi,” pungkasnya.
