Samarinda, Natmed.id – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud akhirnya angkat bicara soal penggantian Direktur Utama (Dirut) Bankaltimtara yang terkesan tiba-tiba dan menjadi sorotan publik.
Ia menegaskan, langkah tersebut bukan tanpa alasan, melainkan didorong oleh persoalan serius, mulai dari kasus korupsi hingga penurunan kinerja bank daerah tersebut.
Meski begitu, Rudy menyebut penggantian itu tetap melewati proses yang wajar. Dijelaskannya, proses pergantian direksi dan komisaris dilakukan secara terbuka melalui panitia seleksi (pansel) dan dapat diikuti oleh siapa saja selama memenuhi kriteria.
“Semua boleh mendaftar, tidak ada masalah. Yang penting profesional, akuntabel, dan punya kompetensi. Karena ini menyangkut uang negara dan berdampak secara nasional,” beber Rudy Mas’ud di Pendopo Odah Etam, Senin 30 Maret 2026.
Ia menekankan bahwa Bankaltimtara merupakan bank besar, sehingga posisi direksi tidak bisa diisi sembarangan.
“Bank Kaltimtara ini bukan bank kaleng-kaleng. Orang yang memimpin harus betul-betul qualified,” tegasnya.
Hasil seleksi dari pansel nantinya akan diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Setelah itu, barulah ditetapkan dan diserahkan kembali ke pemerintah daerah.
“Setelah pansel, dibawa ke OJK, nanti mereka yang tetapkan. Kita memilih berdasarkan nilai kompetensi, layak atau tidak,” paparnya lagi.
Dalam proses tersebut, dua nama dikabarkan telah lolos uji kelayakan, yakni Romy Wijayanto dan Amri Mauraga.
Salah satu alasan utama percepatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah adanya kasus tindak pidana korupsi di tubuh Bankaltimtara, yakni skandal kredit fiktif yang menyeret sejumlah pejabat internal.
“Alasan percepatan RUPS ini karena terjadi tindak pidana korupsi. Ada ratusan dana masyarakat yang hilang di Kalimantan Utara,” ungkap Rudy.
Kasus tersebut diketahui telah menetapkan empat mantan pejabat strategis sebagai tersangka dan kini prosesnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara.
Selain kasus hukum, Rudy juga menyoroti penurunan kinerja keuangan Bankaltimtara. Ia menyebut deviden yang diterima Pemprov Kaltim pada 2025 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya.
“Target deviden dari Bankaltimtara itu Rp338 miliar, tapi yang kita terima hanya Rp191 miliar. Turun sekitar 32 persen,” jelasnya.
Penurunan tersebut berdampak langsung pada postur APBD Kaltim, bahkan memaksa dilakukan penyesuaian dalam APBD Perubahan.
“Biasanya bertambah, ini justru berkurang. Ini jadi masalah serius,” tegasnya.
Rudy juga menyinggung minimnya keterlibatan putra daerah dalam proses seleksi. Ia menilai peluang sudah dibuka luas, namun tidak banyak yang mampu lolos.
“Sudah dibuka secara umum. Jangan salahkan kita kalau tidak ada yang lolos. Ada putra daerah, tapi gugur di seleksi pansel,” ungkapnya.
Menurutnya, standar kompetensi tetap menjadi acuan utama dalam menentukan pimpinan bank daerah, tanpa kompromi.
Dengan berbagai persoalan yang mencuat, Pemprov Kaltim menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh di tubuh Bankaltimtara, baik dari sisi tata kelola, pengawasan, hingga kinerja keuangan.
“Kalau tidak sesuai target, tentu harus kita evaluasi. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat dan keuangan daerah,” jelas Rudy.
