Samarinda, Natmed.id – Realisasi APBD Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2025 tergolong tinggi, namun kinerja sektor ekonomi justru belum memenuhi target.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengungkapkan pendapatan daerah terealisasi Rp17,73 triliun atau 92,61 persen dari target Rp19,14 triliun. Sementara belanja daerah mencapai Rp19,37 triliun atau 89,28 persen dari target Rp21,69 triliun.
“Secara umum capaian pendapatan dan belanja cukup baik, tapi tetap perlu dioptimalkan,” ujarnya dalam Rapat Paripurna k-7 DPRD Kaltim, Senin 30 Maret 2026.
LKPJ tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024, sekaligus memuat tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun sebelumnya.
Di tengah capaian fiskal tersebut, sektor ekonomi justru menunjukkan kinerja yang belum optimal. Laju pertumbuhan ekonomi Kaltim pada 2025 hanya mencapai 4,53 persen, jauh di bawah target yang dipatok sebesar 6,58 persen atau baru terealisasi 72,13 persen.
“Ini menjadi perhatian kita bersama, karena tekanan ekonomi masih cukup kuat, baik dari faktor global maupun nasional,” kata Rudy.
Meski demikian, indikator makro lainnya relatif terkendali. Tingkat kemiskinan berada di angka 5,17 persen atau sesuai target, sementara indeks gini tercatat 0,312 atau juga memenuhi target yang ditetapkan.
Di sektor sumber daya manusia, capaian Pemprov Kaltim justru menunjukkan hasil positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 79,39 persen atau melampaui target 79,05 persen.
Penurunan angka stunting juga menjadi sorotan, dengan realisasi sebesar 15,94 persen dari target 19,80 persen atau mencapai 124,22 persen.
“Capaian ini menunjukkan komitmen kita dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak,” ujarnya.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka tercatat 5,14 persen, relatif sesuai target, sementara usia harapan hidup mencapai 75,28 tahun atau melampaui target.
Namun, tidak semua indikator sosial berjalan mulus. Indeks Pemberdayaan Gender hanya mencapai 61,41 atau 90,78 persen dari target, menandakan masih adanya kesenjangan yang perlu ditangani.
Dalam sektor lingkungan hidup, sejumlah indikator bahkan melampaui target secara signifikan. Penurunan emisi gas rumah kaca tercatat mencapai 49,19 persen atau 154,42 persen dari target.
Indeks kualitas lingkungan hidup juga mencapai 81,7 atau 101,88 persen dari target. Sementara bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 12,79 persen atau 103,14 persen dari target.
Pada aspek reformasi birokrasi, indeks reformasi birokrasi tercatat 86,16 atau mendekati target 85,84. Indeks kepuasan masyarakat bahkan melampaui target dengan capaian 87,79.
Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah masih berada di angka 77,82 atau 97,26 persen dari target, serta tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang baru mencapai 88,24 persen.
Program unggulan Gratispol dan Jospol juga menjadi bagian dari laporan. Kedua program tersebut memiliki alokasi anggaran sebesar Rp3,58 triliun dalam APBD Perubahan 2025, dengan realisasi keuangan Rp3,05 triliun atau 85,26 persen dan capaian fisik 90,76 persen.
“Program ini menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Rudy.
Di balik capaian tersebut, Pemprov Kaltim mengakui masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Di antaranya adalah rendahnya kesadaran wajib pajak, khususnya dalam pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Selain itu, tingginya pergeseran anggaran dinilai berpotensi menimbulkan inefisiensi serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Permasalahan lain mencakup keterlambatan pengadaan barang dan jasa serta dampak kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
“Kita juga menghadapi pemblokiran pagu anggaran tugas pembantuan tanpa koordinasi yang memadai, sehingga memengaruhi realisasi kegiatan di daerah,” ungkapnya.
Sebagai langkah perbaikan, Pemprov Kaltim mendorong penguatan perencanaan berbasis kinerja, percepatan pengadaan barang dan jasa, serta kebijakan relaksasi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Dengan perbaikan ini, kita harapkan ke depan pengelolaan anggaran semakin efektif dan tepat sasaran,” tegas Rudy.
