Samarinda, Natmed.id – Polemik dugaan penolakan pasien korban kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di RSUD IA Moeis berujung pada pertemuan antara Relawan Ambulans, Dinas Kesehatan Kota Samarinda, dan manajemen rumah sakit tersebut, Rabu 25 Maret 2026.
Hasilnya, sejumlah komitmen perbaikan layanan disepakati, termasuk jaminan tidak ada lagi penolakan pasien laka lantas.
Pertemuan yang difasilitasi Dinas Kesehatan Kota Samarinda ini merupakan respons atas keresahan relawan dan masyarakat, menyusul beredarnya informasi dugaan penolakan pasien kecelakaan dalam beberapa hari terakhir.
Ketua Info Taruna Samarinda (ITS) Joko Iswanto atau Jokis mengatakan dialog tersebut menjadi momentum klarifikasi sekaligus evaluasi bersama antara relawan dan pihak rumah sakit.
“Hari ini kami melakukan dialog dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit IA Moeis, karena ada beberapa kejadian yang membuat ketidaknyamanan, baik dari Relawan Ambulans maupun masyarakat, khususnya penanganan laka lantas,” ujarnya.
Dari hasil pertemuan, Jokis menyebut ada tiga poin utama yang menjadi komitmen pihak rumah sakit. Pertama, memastikan tidak ada lagi penolakan pasien kecelakaan. Kedua, perbaikan komunikasi antara tenaga medis dengan relawan dan masyarakat. Ketiga, pembenahan fasilitas penunjang medis, terutama alat CT scan.
“Tidak akan ada lagi penolakan pasien laka lantas. Kemudian perbaikan komunikasi layanan, dan yang ketiga perbaikan peralatan seperti CT scan yang selama ini menjadi kendala,” tegasnya.
Selain itu, relawan juga meminta adanya komitmen lanjutan agar pasien yang diantar ke RSUD IA Moeis tetap mendapatkan penanganan awal sebelum dirujuk ke rumah sakit lain.
“Pasien yang dirujuk relawan harus ditangani dulu. Kalau pun dirujuk ke rumah sakit lain, itu menjadi tanggung jawab pihak rumah sakit,” tambahnya.
Sementara itu, pihak manajemen rumah sakit membantah adanya penolakan pasien laka lantas sebagaimana yang ramai beredar di media sosial.
Direktur RSUD IA Moeis dr Osa Rafshodia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan telah diklarifikasi dalam pertemuan bersama relawan.
“Kami pastikan tidak ada penolakan. Itu sudah kita klarifikasi dengan tim relawan,” ujarnya.
Meski demikian, pihak rumah sakit mengakui adanya kekurangan dalam pelayanan yang kemudian menjadi bahan evaluasi internal. Sebagai bentuk tindak lanjut, manajemen telah menjatuhkan sanksi disiplin kepada 19 petugas yang bertugas saat kejadian.
“Semua tim yang bertugas saat pasien datang sudah diberikan hukuman disiplin sesuai analisa kepala ruangan,” jelasnya.
Sanksi tersebut berupa penundaan pemberian jasa pelayanan medis selama tiga bulan serta penundaan kenaikan pangkat.
“Sanksinya berupa penundaan jasa pelayanan medis selama tiga bulan berturut-turut dan penundaan naik pangkat,” ungkapnya.
Osa juga mengakui bahwa aspek pelayanan, khususnya komunikasi, menjadi perhatian serius dalam evaluasi.
“Itu juga sebagai evaluasi untuk kami. Kami berkomitmen melakukan pembenahan, termasuk penegakan disiplin,” katanya.
Selain itu, rumah sakit juga akan memperkuat koordinasi teknis dengan relawan melalui forum komunikasi bersama, agar prosedur operasional standar (SOP) dapat dipahami dan dijalankan secara selaras.
“Kita akan buat media komunikasi bersama, pertemuan teknis antara relawan dan tim IGD, supaya satu bahasa terkait SOP dan saling mengenal,” tambahnya.
Sebelumnya, polemik ini mencuat setelah sejumlah relawan dari Loa Janan dan Loa Janan Ilir mendatangi RSUD IA Moeis pada Selasa malam 24 Maret 2026, untuk meminta klarifikasi atas dugaan penolakan pasien kecelakaan.
Informasi yang beredar menyebutkan adanya korban kecelakaan di kawasan Kilometer 15 pada Selasa sore sekitar pukul 16.30 Wita dengan kondisi luka berat. Dugaan penolakan terhadap korban inilah yang memicu reaksi relawan hingga akhirnya dilakukan pertemuan resmi.
