Samarinda, Natmed.id — Kinerja Bebaya Mart akan segera dievaluasi. Kinerja bisnis toserba di bawah Perusda Varian Niaga dalam mendukung pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Samarinda itu masih perlu dicermati.
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Iswandi menjelaskan, hingga saat ini Komisi II memang belum memanggil manajemen Bebaya Mart.
Namun agenda evaluasi tersebut telah masuk dalam jadwal kerja DPRD dan akan dilakukan bersamaan dengan pemanggilan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra Komisi II.
“Belum kita panggil. Nanti akan kita panggil. Semua mitra OPD Komisi II akan kita panggil, mulai dari Bapenda, kemudian Senin BPKAD. Bebaya Mart ini masuk Varian Niaga, nanti akan kita panggil dan kita evaluasi,” ujar Iswandi, Kamis, 5 Februari 2026.
Menurutnya, Bebaya Mart telah beroperasi sekitar satu tahun sehingga sudah seharusnya dilakukan penilaian menyeluruh terhadap dampak keberadaannya.
Evaluasi akan melihat sejauh mana kontribusi Bebaya Mart dalam menekan laju inflasi, khususnya melalui stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok di Samarinda.
Ia menegaskan, DPRD ingin memastikan orientasi usaha tersebut tidak semata mengejar keuntungan, melainkan benar-benar menjalankan fungsi sosial sebagai salah satu instrumen pengendalian harga di daerah.
“Dia sudah satu tahun beroperasi. Evaluasinya bagaimana? Apakah hasilnya signifikan atau justru lebih profit oriented, atau memang menjaga stabilitas harga bahan pokok di Samarinda,” tegasnya.
Selain fokus pada Bebaya Mart, Komisi II DPRD juga mulai mengumpulkan data dari berbagai OPD sebagai bagian dari evaluasi kinerja tahun anggaran sebelumnya. Setiap awal tahun, DPRD secara rutin melakukan peninjauan terhadap capaian pendapatan dan kontribusi masing-masing OPD.
“Kita baru mulai minta data. Memang setiap masuk tahun baru, Komisi II selalu mengevaluasi kinerja tahun lalu. Misalnya dari Bapenda, kita minta data kontribusi pajak terbesar berasal dari mana, target mana yang tercapai, dan mana yang belum,” jelas Iswandi.
Dari hasil evaluasi tersebut, DPRD akan memetakan potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai masih belum tergarap secara optimal. Komisi II berencana mendorong OPD terkait agar lebih serius dan maksimal dalam upaya penggalian PAD.
“Nanti kita petakan potensi pajak yang sebenarnya besar tapi belum tergarap maksimal. Datanya ada di Bapenda, dan selanjutnya kita dorong OPD-OPD supaya lebih giat,” katanya.
Iswandi juga menekankan bahwa peningkatan PAD merupakan kunci penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Ia menilai, jika kontribusi PAD mampu mencapai sekitar 50 persen dari struktur APBD, maka daerah tidak terlalu terdampak oleh kebijakan pemotongan transfer dari pemerintah pusat.
“Karena PAD kita masih belum maksimal. Kalau bisa mencapai 50 persen dari postur APBD, pemotongan transfer pusat tidak terlalu berpengaruh, karena secara fiskal daerah sudah semi mandiri,” pungkasnya.
