Samarinda, Natmed.id – Setelah menyoroti prosedur legalitas RUPS, Wali Kota Samarinda Andi Harun membedah sisi gelap kinerja keuangan PT Bank Kaltim Kaltara (BPD Kaltimtara).
Ia secara terang-terangan mempertanyakan struktur penggunaan laba yang dinilai tidak transparan dan merugikan daerah sebagai pemegang saham.
Andi Harun mengungkapkan kekecewaannya karena informasi krusial mengenai kesehatan internal bank, terutama terkait kredit macet, seolah-olah ditutup-tupi dari para pemegang saham selama RUPS berlangsung.
Andi Harun memaparkan data pertumbuhan laba bersih bank yang konsisten naik dalam tiga tahun terakhir. Namun, kenaikan laba ini tidak berbanding lurus dengan keuntungan (dividen) yang diterima oleh pemerintah daerah.
“Tahun 2023 laba Rp333 miliar, 2024 naik jadi Rp396 miliar, dan 2025 tembus Rp485 miliar. Trennya naik. Tapi pembagian dividennya menurun. Sebagai pemilik saham yang berasal dari uang rakyat, kami berhak tahu mengapa tren laba naik tapi pembagian dividen turun? Ini yang tahu hanya Persero dan Tuhan,” sindir Andi Harun kepada para wartawan Kamis, 30 April 2026.
Setelah membedah laporan secara mandiri, ia menemukan bahwa hanya 52 persen laba yang dibagikan sebagai dividen. Sisanya tersebar di pos-pos yang ia nilai sangat meragukan transparansinya.
“Ada 17 persen untuk dana pembangunan, kita minta rinciannya pembangunan apa? Ada lagi 2 persen untuk kesejahteraan, ini untuk siapa? Apa iya semuanya untuk pegawai atau hanya dimanfaatkan elit? Apa manfaatnya menutup-nutupi ini dari pemegang saham?” tegasnya.
Poin paling tajam yang disampaikan Andi Harun adalah keraguannya terhadap laporan kualitas kredit bank. Ia menduga angka kredit bermasalah yang diketahui publik jauh lebih kecil dibandingkan realitas di lapangan.
“Kami meyakini total kredit macet di BPD itu jauh lebih besar daripada yang diketahui oleh publik. Hingga RUPS berakhir, itu tidak disampaikan. Mohon maaf kalau saya menggunakan bahasa dugaan secara sengaja persero menutup-nutupi jumlah kredit macet yang sesungguhnya,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa ada indikasi penggunaan laba untuk menutupi kredit macet melalui mekanisme write-off (hapus buku) yang berimbas pada berkurangnya dividen daerah.
“Kalau kredit dihapus dari neraca, bank harus menyediakan dana pencadangan sebesar jumlah kredit itu. Dari mana bank mengambil itu? Dari laba! Itu kenapa kami concern, karena akhirnya berdampak pada berkurangnya dividen yang dibagikan kepada rakyat melalui pemerintah daerah,” tambahnya lagi.
Merespons rencana penambahan modal sebesar Rp500 miliar pada tahun 2026, Andi Harun memberikan peringatan keras. Ia menilai rencana tersebut tidak disertai dengan analisis risiko dan business plan yang matang.
“Boro-boro nambah modal, menjaga stabilitas belanja daerah saja sekarang kita butuh extraordinary mitigasi. Resikonya terjadi dilusi saham. Samarinda sudah mengalami dilusi dari 0,85 persen menjadi 0,82 persen. Kalau begini terus, lama-lama orang bertanya, ini bukan untung kita taruh uang di BPD,” cetusnya.
Andi Harun meminta manajemen Bank Kaltimtara untuk lebih terbuka guna menyelamatkan reputasi bank di mata nasabah. Ia juga berencana mengusulkan perubahan perda terkait struktur BPD ke DPRD Provinsi.
“Ayo terbuka. Enggak akan mungkin bank itu menjadi besar kalau tata kelolanya buruk dan informasi penting ditutup-tutupi. Kita punya tanggung jawab moral agar BPD ini tumbuh besar menjadi bank kebanggaan kita bersama, bukan justru membuat publik bertanya-tanya,” tutup Andi Harun.
