Samarinda, Natmed.id – PDIP menempatkan isu lingkungan sebagai agenda politik strategis. Hal itu ditegaskan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dengan meminta seluruh kader di Kalimantan Timur mengawal kebijakan pembangunan agar sejalan dengan visi Kalimantan sebagai paru-paru dunia.
Penegasan tersebut disampaikan Hasto saat memimpin konsolidasi internal PDI Perjuangan Kalimantan Timur di Samarinda, Senin 2 Februari 2026, menyusul rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP 2026 yang menempatkan politik ekologi sebagai bagian dari garis perjuangan partai.
Kalimantan berada pada titik krusial akibat masifnya eksploitasi sumber daya alam yang kerap mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Karena itu, kader PDIP diminta tidak sekadar mendukung pembangunan, tetapi aktif mengawasi arah kebijakan agar tidak merusak ekosistem.
“Bung Karno sudah meletakkan Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Itu bukan slogan, tapi mandat sejarah. Kalau hutan rusak, sungai tercemar, dan tambang dibiarkan tanpa kendali, maka yang dikorbankan adalah masa depan rakyat,” kata Hasto.
Pembangunan di Kalimantan Timur harus bergeser dari orientasi ekstraktif menuju pembangunan berkelanjutan yang memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama petani, buruh, dan warga di sekitar kawasan hutan.
Ia menyoroti praktik pertambangan yang belum sepenuhnya memperhatikan aspek ekologis, mulai dari pembalakan hutan hingga rusaknya daerah aliran sungai. Kondisi itu, kata Hasto, bertentangan langsung dengan arah politik ekologi yang direkomendasikan Rakernas PDIP.
“Partai tidak boleh diam ketika ada kebijakan atau praktik ekonomi yang merusak lingkungan dan menyengsarakan rakyat. Advokasi harus dijalankan. Itu fungsi partai,” tegasnya.
Selain isu lingkungan, Hasto juga mengingatkan kader PDIP agar peka terhadap tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, termasuk penurunan daya beli. Ia mendorong partai hadir secara konkret melalui program-program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
“Ketika ekonomi sulit, partai harus turun. Bukan hanya bicara, tapi hadir membantu dapur rakyat,” ujarnya.
Sekretaris DPD PDIP Kalimantan Timur Ananda Emira Moeis menyatakan, arahan tersebut sejalan dengan kerja-kerja advokasi yang selama ini dilakukan partai di daerah. Ia menyebut rumah partai difungsikan sebagai pusat pengaduan dan pendampingan masyarakat, termasuk bagi buruh, pedagang pasar, dan petani.
“Rumah partai terbuka 24 jam. Isu lingkungan, hak buruh, hingga akses layanan publik kami dampingi. Ini bagian dari komitmen menjaga Kalimantan dan rakyatnya,” kata Ananda.
Dalam konsolidasi tersebut, Hasto juga menginstruksikan penguatan pengelolaan partai berbasis data dan teknologi untuk menjawab tantangan geografis Kalimantan Timur yang luas. Data persoalan lingkungan dan sosial di tiap wilayah, menurutnya, harus menjadi dasar advokasi dan kebijakan partai.
“Politik harus berbasis data dan keberpihakan. Kalau itu dijalankan, PDIP akan tetap relevan sebagai alat perjuangan rakyat,” tandas Hasto.
