Samarinda, natmed.id – Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI telah menyetujui lima usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur (Kaltim).Namun hingga pertengahan 2025 ini, hanya Kota Samarinda yang dipastikan siap memulai pembangunan fisik. Empat usulan lainnya dari Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Berau, serta satu lokasi milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di Tenggarong, masih dalam proses evaluasi lahan oleh tim teknis pusat.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menegaskan bahwa progres pembangunan sangat ditentukan oleh kesiapan lahan. Faktor ini menjadi kunci dalam percepatan konstruksi sekolah yang ditujukan bagi siswa rentan sosial tersebut.
“Kemungkinan pembangunan bisa dilakukan tahun ini sangat tergantung dari kesiapan lahan. Harapannya, Juli ini sudah bisa berkontrak jika lahan siap bangun,” kata Andi usai menghadiri peringatan Hari Lingkungan Hidup di Gedung Olah Bebaya, Samarinda, Senin 23 Juni 2025.
Penilaian teknis dari Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR menunjukkan bahwa lahan di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, telah memenuhi syarat sebagai lokasi permanen pembangunan sekolah rakyat di Samarinda. Pemerintah pusat bahkan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp285 miliar untuk membangun fasilitas tersebut, dengan target rampung pada pertengahan 2026.
Sementara menunggu gedung selesai, kegiatan belajar akan sementara dialihkan ke dua fasilitas yang telah ditunjuk: SMA Negeri 16 Samarinda dan gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim.
Di sisi lain, Pemprov Kaltim juga mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di kawasan Bukit Biru, Tenggarong, namun lahan seluas 8,7 hektare yang diusulkan masih belum matang secara teknis. Pemerintah provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum telah menganggarkan Rp20 miliar untuk pematangan lahan agar bisa digunakan dalam periode pembangunan selanjutnya, kemungkinan pada tahun anggaran 2026.
“Lahan yang sudah diajukan masih dalam penilaian. Kami juga diminta untuk menyiapkan lahan alternatif yang benar-benar siap bangun,” jelas Andi.
Tiga daerah lainnya—Kutai Kartanegara (non-provinsi), Penajam Paser Utara, dan Berau—juga sudah mengajukan usulan. Namun dari hasil verifikasi tim pusat, semua masih menghadapi kendala legalitas dan teknis lahan. Jika pematangan bisa diselesaikan dalam waktu dua bulan, maka pembangunan bisa dimulai tahun ini. Jika tidak, kemungkinan besar akan dijadwalkan ulang tahun depan.
Program sekolah rakyat merupakan inisiatif pemerintah pusat yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan gratis, berkualitas, dan terintegrasi bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program ini menjangkau pendidikan dari SD hingga SMA, dengan sistem asrama dan pendekatan kurikulum berbasis pengasuhan.
“Sekolah rakyat ini mulai dari SD hingga SMA. Jika waktu pematangan lahan memungkinkan, kemungkinan di SMA 16 Samarinda akan dijadikan lokasi permanen untuk sekolah rakyat, bukan lagi rintisan,” tambah Andi.
Kementerian Sosial menargetkan angkatan pertama siswa sekolah rakyat di Samarinda mulai diterima pada tahun ajaran 2025/2026, dengan kapasitas awal 100 hingga 200 siswa. Seiring dengan itu, rekrutmen guru pengajar dan pengasuh akan dimulai setelah lokasi pembangunan ditetapkan secara definitif.
Program ini dirancang sebagai inisiatif nasional tahunan, dengan prioritas diberikan kepada daerah yang mampu menyiapkan lahan tanpa hambatan teknis atau administratif. Artinya, kesiapan daerah menjadi penentu utama apakah mereka bisa masuk dalam daftar pembangunan berikutnya.
