Kukar, Natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat langkah strategis dalam pemerataan digital. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), pemprov menargetkan sebanyak 841 desa di seluruh wilayah Kaltim terhubung dengan akses internet terpusat.
Program ini menjadi bagian dari upaya konkret pemerintah daerah dalam menghadirkan konektivitas digital hingga ke pelosok desa.
Program pembangunan akses internet desa ini sepenuhnya akan dibiayai oleh Pemprov Kaltim selama lima tahun ke depan. Kehadiran jaringan internet ini tidak hanya difungsikan sebagai saluran komunikasi. Namun, juga menjadi pengungkit pertumbuhan sektor pelayanan publik, pendidikan, dan ekonomi kreatif berbasis digital.
Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menyampaikan hal tersebut kepada awak media usia Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian se-Kaltim Tahun 2025 yang digelar di Ballroom Mulawarman, Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kamis, 15 Mei 2025.
Menurutnya, langkah awal dari program ini ditandai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) antara Diskominfo Kaltim dengan Diskominfo kabupaten/kota yang memiliki wilayah pedesaan. Penandatanganan ini menjadi landasan kerja sama teknis pelaksanaan program pengadaan titik akses internet.
“Akses internet ini akan difokuskan satu titik per desa. Bisa ditempatkan di kantor desa dan jika infrastruktur sudah baik, bisa juga di sekolah, puskesmas, atau bahkan kita kembangkan menjadi pusat kreatif (creative craft),” ujarnya.
Fasilitas yang disediakan di setiap titik internet publik tersebut tidak hanya sebatas jaringan Wi-Fi. Namun, juga akan dilengkapi dengan perangkat multimedia. Warga desa dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan administrasi, akses layanan digital pemerintah, kegiatan pembelajaran daring, serta mendukung usaha kreatif lokal seperti kerajinan tangan dan pemasaran produk UMKM secara digital.
Sebagai proyek percontohan, program ini akan mulai diluncurkan pada bulan Juni 2025 mendatang di empat desa yang berada di Pulau Maratua. Peluncuran awal ini diharapkan dapat bertepatan dengan penyelenggaraan Maratua Jazz Festival, sebuah event tahunan yang menjadi magnet pariwisata dan budaya di wilayah tersebut.
“Kami memilih Maratua karena masyarakat di sana sangat antusias dengan konsep creative craft. Kita siapkan satu titik internet publik yang bisa dimanfaatkan bersama,” lanjut Faisal.
Pemilihan Maratua sebagai titik awal peluncuran juga merefleksikan visi Pemprov Kaltim dalam menjangkau daerah-daerah terluar dan perbatasan sebagai bagian dari prioritas pembangunan. Kehadiran jaringan internet di wilayah kepulauan seperti Maratua diyakini mampu mempercepat akses informasi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan membuka ruang baru bagi inovasi desa berbasis teknologi.
Program ini juga menempatkan desa bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai pusat aktivitas digital yang mandiri dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pemprov optimis, dengan dukungan semua pihak dan kerja sama lintas daerah, visi Kaltim sebagai provinsi dengan desa-desa cerdas dan terhubung secara digital bisa terwujud dalam beberapa tahun ke depan.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni dalam sesi penyampaian pandangan strategis menekankan bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak boleh bergantung sepenuhnya pada ketersediaan fasilitas dasar seperti aliran listrik.
Menurutnya, menunggu desa memiliki infrastruktur lengkap sebelum terhubung dengan dunia luar justru akan memperlebar ketimpangan informasi dan memperlambat kemajuan masyarakat desa.
“Apakah kita harus menunggu desa itu ada aliran listriknya dulu untuk bisa mengenal dunia luar, untuk bisa berakselerasi dalam mengetahui perkembangan zaman? Tentu tidak,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan semangat utama dari program prioritas Internet Desa Gratis, yang tengah dirancang sebagai kebijakan strategis Pemprov Kaltim. Program ini dihadirkan untuk menjawab kesenjangan akses informasi, terutama di desa-desa terpencil yang selama ini masih belum tersentuh jaringan internet maupun listrik.
Internet Desa Gratis bukan sekadar infrastruktur digital, tetapi merupakan jembatan transformasi sosial dan ekonomi bagi masyarakat pedesaan.
Melalui program ini, pemprov ingin memastikan bahwa hak atas akses informasi menjadi milik semua warga, tanpa memandang letak geografis atau kondisi teknis di lapangan.
Untuk menjawab tantangan keterbatasan infrastruktur, pemerintah provinsi tidak menggunakan pendekatan konvensional. Sebaliknya, pola penyediaan jaringan internet dirancang dengan fleksibilitas tinggi.
Teknologi yang digunakan akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. Dalam beberapa kasus, instalasi perangkat akan memanfaatkan energi alternatif seperti panel surya, yang memungkinkan operasional perangkat tetap berjalan tanpa tergantung pada jaringan listrik negara. (Adv)
