Samarinda, Natmed.id – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sapto Setyo Pramono mengusulkan agar pemerintah provinsi (pemprov) memanfaatkan alur sungai dan wilayah laut sejauh 0 hingga 12 mil sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menilai, potensi PAD dari sektor tersebut sangat besar namun belum digarap secara maksimal oleh pemerintah daerah. Untuk itu, Sapto menekankan pentingnya pemisahan antara hak pengelolaan dan pemanfaatan terhadap alur sungai maupun wilayah laut yang menjadi kewenangan provinsi.
“Jadi, pengelolaan dan pemanfaatan alur sungai dan 0–12 mil laut itu beda. Tapi, dua-duanya potensial untuk jadi sumber PAD baru. Sayangnya, belum dimaksimalkan,” katanya usai Rapat Monitoring Penanganan Ormas Terafiliasi Premanisme di Kantor Gubernur Kaltim, Minggu, 11 Mei 2025.
Menurutnya, selama ini struktur PAD Kaltim masih didominasi sektor pertambangan, khususnya batubara. Ketergantungan yang tinggi membuat daerah rentan terhadap fluktuasi pasar global, terutama permintaan dari negara tujuan ekspor seperti Tiongkok dan India.
“Kalau kondisi geopolitik membaik, pasti pendapatan naik. Tapi kalau lesu, ya kita ikut lesu. Makanya harus ada sumber baru, dan alur sungai serta laut ini salah satu yang paling menjanjikan,” ujarnya.
Sapto juga menyebutkan bahwa kerangka hukum untuk memungut retribusi di sektor tersebut sebenarnya sudah ada. Beberapa perda yang mengatur soal pelayanan dan pengelolaan transportasi perairan telah disahkan, sehingga tinggal dieksekusi oleh perangkat daerah terkait.
“Kalau sudah ada perdanya, ya bisa dilakukan pungutan resmi. Tinggal bagaimana pemprov serius menata dan menjalankan itu secara profesional,” katanya.
Selain itu, Sapto mendorong agar pemerintah menjalin kerja sama dengan lembaga atau BUMD yang bisa mengambil peran operasional. Menurutnya, banyak perusahaan yang selama ini menggunakan alur sungai untuk kegiatan logistik, namun kontribusinya terhadap kas daerah masih minim.
“Perusahaan-perusahaan yang mengangkut hasil tambang lewat sungai, itu banyak. Tapi, belum optimal kontribusinya. Harus ditata. Bukan mempersulit, tapi biar adil dan ada nilai tambah untuk daerah,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD siap mendukung langkah eksekutif untuk menjadikan sektor tersebut sebagai bagian dari strategi diversifikasi PAD. Apalagi, potensi ekonomi maritim Kaltim tidak hanya terbatas pada transportasi. Tetapi, juga perikanan, wisata bahari, hingga jasa pelabuhan
“Kita punya sungai besar, punya laut luas. Kalau semua itu digarap dengan tata kelola yang baik, bukan mustahil PAD kita bisa naik tanpa harus bergantung penuh pada tambang,” tambah Sapto.
Sebagai penutup, ia mengingatkan bahwa tantangan utama bukan pada ketiadaan potensi. Namun, pada kemauan politik dan kemampuan eksekusi di lapangan. Ia berharap Pemprov Kaltim tidak menunda lagi upaya menggarap sektor-sektor alternatif tersebut.
“Yang penting sekarang ini adalah keberanian dan keseriusan. Kalau cuma wacana terus, ya percuma. Kita harus mulai bergerak konkret,” pungkasnya.
