Samarinda, Natmed.id – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berusaha menekan kasus stunting. Fokus perhatiannya pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK), dan beberapa program yang lain.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Sunarto menegaskan bahwa pihaknya fokus pada berbagai program untuk percepatan penurunan angka stunting di wilayahnya.
“Kami berfokus pada program-program yang diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Kaltim,” ujarnya dalam acara Rembuk Stunting Kota Samarinda, Kamis (7/3/2024).
Program ini melibatkan mobilisasi sumber daya manusia (SDM) seperti Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader, dan relawan.
Kegiatan yang dilakukan mencakup konseling kesehatan kepada calon pengantin, pendampingan ibu hamil minimal 8 kali, pemberian tablet tambah darah, serta konseling kontrasepsi pascapersalinan.
Sunarto menekankan pentingnya memberikan perhatian pada 1000 HPK anak sebagai langkah awal dalam memutus rantai kasus stunting.
“Kami lakukan secara bertahap dan kami sudah mengerjakannya di 1000 HPK, itu paling penting bahkan lebih awal lagi,” katanya.
Selain itu, Sunarto juga menggarisbawahi pentingnya konseling ASI eksklusif selama enam bulan. Selain itu, pemberian makanan pendamping ASI setelah enam bulan untuk mendukung kesehatan ibu dan anak yang optimal.
Dengan berbagai program ini, BKKBN Kaltim berharap dapat meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayahnya. Kemudian, diharapkan secara signifikan menurunkan angka kejadian stunting.
“Dengan adanya itu semua pastinya kita harapkan stunting turun secara signifikan. Semoga dapat membuahkan hasil maksimal sesuai arahan Pusat sampai 14 persen tahun ini,” ucap Sunarto.
Penurunan angka stunting di Kaltim bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai fasilitator. Tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh pihak, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta, termasuk masyarakat itu sendiri.
