Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
No Result
View All Result
Home Berita Daerah Kalimantan Timur

Dialihkan ke Provinsi, Proses AMDAL Dinilai Lebih Cepat

23 April 2025
in Kalimantan Timur
A A
Dialihkan ke Provinsi, Proses AMDAL Dinilai Lebih Cepat

Teks: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim, Anwar Sanusi

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Samarinda, Natmed.id – Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur (DLH Kaltim) Anwar Sanusi menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan pengurusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses pelayanan.

Hal ini sekaligus memperkuat fungsi pengawasan di daerah. Dengan demikian, DLH Kaltim secara resmi telah mengemban kewenangan yang lebih luas dalam pengurusan AMDAL.

Sebelumnya, seluruh proses perizinan dan pengawasan AMDAL merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Banyak pengusaha maupun pihak masyarakat yang selama ini berasumsi kami diam, padahal karena semua kewenangan ada di pusat,” ungkap Anwar di Kantor DLH Kaltim, Rabu, 23 April 2025.

“Sekarang, sejak lebih dari sebulan terakhir, kewenangan itu sudah dilimpahkan kepada provinsi. Jadi, prosesnya bisa lebih cepat dan kami bisa lebih sigap,” lanjutnya.

Menurutnya, pelimpahan ini bukan hanya soal efisiensi. Tetapi, juga soal keadilan bagi daerah. Ia mencontohkan bahwa proses AMDAL yang sebelumnya bisa memakan waktu hingga 1,5 hingga dua tahun, kini bisa dirampungkan dalam satu bulan.

“Dengan catatan semua dokumen dari pihak perusahaan lengkap sehingga bisa langsung diproses. Kami tidak akan mempersulit, apalagi kalau tidak ada pelanggaran. Tapi, tetap kami awasi dengan ketat,” jelasnya.

Anwar juga menjelaskan bahwa secara prosedural, pemerintah pusat tetap akan mengeluarkan surat pelimpahan terlebih dahulu sebelum dokumen AMDAL masuk ke ranah provinsi.

Setelah itu, tim DLH akan langsung melakukan pemeriksaan lapangan, verifikasi teknis, dan penilaian dokumen.

“Ini memperkuat posisi kami sebagai penjaga lingkungan daerah. Kami bisa lebih proaktif, tidak sekadar menunggu arahan pusat. Dengan kewenangan ini, kami bisa langsung menyikapi laporan dan dinamika di lapangan,” tambahnya.

Selama satu bulan terakhir, DLH Kaltim telah menerima sekitar 14 pelimpahan pengajuan AMDAL dari pemerintah pusat.

Jumlah tersebut, menurut Anwar, akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya aktivitas investasi di Kalimantan Timur.

Terutama, menjelang pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut.

Meski demikian, Anwar menegaskan bahwa kelancaran proses perizinan bukan berarti melonggarkan pengawasan. DLH Kaltim tetap akan bersikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan lingkungan hidup.

“Kami tidak akan kompromi, jika ada kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan,” tegasnya.

Anwar juga mengungkapkan bahwa kebijakan pelimpahan ini selaras dengan arahan Menteri LHK yang mendorong agar proses perizinan mendukung iklim investasi tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan.

Pemerintah daerah diminta menjadi mitra aktif. Bukan hanya dalam pelayanan administrasi, tapi juga dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem di tengah geliat pembangunan.

“Pak menteri menyampaikan, kita harus seimbang. Jangan menghambat investasi, tapi jangan juga membiarkan lingkungan rusak. Itu pesan yang jelas, dan kami akan pegang teguh,” tutup Anwar.

Tags: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)Anwar SanusiDinas Lingkungan Hidup (DLH)Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur (DLH Kaltim)
natmed

natmed

Baca Juga

DLH Kaltim: Kesadaran Masyarakat Soal Sampah Plastik Masih Rendah

DLH Kaltim: Kesadaran Masyarakat Soal Sampah Plastik Masih Rendah

5 Juni 2025
3.2k
Pemprov Kaltim Gelar Aksi Bersih Serentak Peringati Hari Lingkungan Hidup

Pemprov Kaltim Gelar Aksi Bersih Serentak Peringati Hari Lingkungan Hidup

5 Juni 2025
3.2k
PT KSM Bangun Pabrik Tanpa Amdal, Andi Satya: Ini Keanehan Luar Biasa

PT KSM Bangun Pabrik Tanpa Amdal, Andi Satya: Ini Keanehan Luar Biasa

29 April 2025
3.2k
DLH Kaltim Fokus Tangani Sampah Demi Keberlanjutan Ekosistem

DLH Kaltim Fokus Tangani Sampah Demi Keberlanjutan Ekosistem

23 April 2025
3.2k
Next Post
Bappeda Kaltim Tekankan Pentingnya Koordinasi OPD dalam Penyusunan RPJMD

Bappeda Kaltim Tekankan Pentingnya Koordinasi OPD dalam Penyusunan RPJMD

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.

  • Pedoman Media Siber
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Redaksi
No Result
View All Result
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.