Samarinda, Natmed.id – Rabu (16/9/2023) lalu, merupakan hari gembira bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Pada waktu itu, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan rencana kenaikan gaji sebanyak 8 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini dinilai sebagai langkah positif yang menjadi pemicu atau trigger bagi ASN untuk meningkatkan kinerjanya.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim Salehuddin mengungkapkan bahwa kenaikan gaji adalah suatu hal yang patut disyukuri. Ia turut menyetujui keputusan Jokowi untuk kenaikan gaji tersebut.
Namun, ia menekankan bahwa kenaikan gaji ASN harus didasari oleh pertimbangan yang matang. Salah satunya melihat adanya perbandingan antara kenaikan gaji dan kinerjanya selama kurun waktu tertentu.
Hal ini dirasa Salehuddin sebagai langkah perbandingan yang pantas untuk sebuah kenaikan gaji dan apa output yang dihasilkan oleh ASN, TNI, dan Polri selagi mengemban tugasnya.
“Harus lihat juga kinerjanya, harus berbanding lurus dengan kinerjanya. Kalau perlu kita evaluasi dalam enam bulan atau satu tahun kalau enggak ada kebaikan output kenaikan kinerja diturunkan lagi enggak masalah,” ujarnya, Rabu (8/11/2023).
Salehuddin menyoroti pentingnya mempertimbangkan kenaikan komponen lain seperti tunjangan prestasi pegawai (TPP), penyuluh, pengawas, dan petugas di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Ia berpendapat bahwa kebijakan kenaikan gaji tidak boleh hanya difokuskan pada elemen madya, tetapi juga harus merata di berbagai level ASN.
“Jangan sampai secara sepihak ini tidak mencerminkan keadilan,” tegasnya.
Rencana kenaikan gaji ASN tahun 2024 merupakan langkah yang diharapkan memberikan dorongan positif bagi pelayanan publik dan kesejahteraan ASN di seluruh Indonesia.
