Samarinda, Natmed.id – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Husni Fahruddin mengkritik PT Pertamina Patra Niaga karena belum menyediakan fasilitas bengkel di outlet resmi.
Padahal sebelumnya, perseroan tersebut menjanjikannya saat ramai dugaan BBM bermasalah yang mengakibatkan kendaraan bermotor milik warga brebet dan mogok massal.
Kondisi itu dialami warga di sejumlah daerah, termasuk di Balikpapan dan Samarinda saat libur Lebaran Idulfitri yang lalu. Fahruddin menilai pihak Pertamina tidak transparan dalam merealisasikan janji tersebut.
“Sudah kami panggil waktu RDP (rapat dengar pendapat), katanya semua outlet ada bengkelnya,“ ujarnya saat diwawancarai wartawan di Gedung DPRD Kaltim di Samarinda, Senin, 26 Mei 2025.
“Tapi sampai hari ini tidak ada laporan, bahkan saya hubungi via WA, dijawab masih proses. Itu bohong besar,” lanjutnya.
Selain itu, Pertamina dinilai tidak transparan dalam hal penyediaan pasokan BBM. Sebab, kelangkaan Pertamax juga dilaporkan terjadi di Balikpapan sejak pertengahan bulan Mei 2025.
Data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Balikpapan menunjukkan penurunan drastis distribusi Pertamax dari rata-rata 100 kiloliter per hari menjadi di bawah 40 kiloliter.
Kondisi ini membuat pengendara terpaksa antre panjang dan beralih ke jenis BBM lain yang kualitasnya lebih rendah.
“Ini jadi catatan serius. Ketika distribusi terganggu dan janji pelayanan tidak dipenuhi, publik yang jadi korban,” tegas Fahruddin.
Ia menambahkan, DPRD Kaltim akan segera merekomendasikan kepada Pertamina pusat agar mengganti manajemen Pertamina wilayah Kaltim.
“Kalau perlu kita minta langsung ganti manajer regionalnya. Kita tidak punya kewenangan sanksi, tapi rekomendasi resmi bisa kita kirim,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fahruddin juga menyinggung perlunya transparansi dalam penanganan keluhan masyarakat. Ia menyebut, hingga kini belum ada laporan resmi dari Pertamina ke DPRD terkait pembenahan sistem distribusi maupun layanan purna jual.
“Kita tidak bisa hanya mendengar alasan ‘masih proses’. Harus ada progres yang konkret dan bisa diakses publik,” ucapnya.
Permasalahan ini juga diperparah dengan belum adanya koordinasi optimal antara Pertamina dan pemerintah daerah. Fahruddin menyebut pentingnya keterlibatan Pemprov Kaltim untuk menekan perusahaan pelat merah tersebut agar bertanggung jawab atas pelayanan BBM.
Kritik terhadap Pertamina juga bukan yang pertama kali dilontarkan DPRD Kaltim. Sebelumnya, Komisi II sudah mengagendakan pemanggilan kembali pihak Pertamina untuk mengevaluasi keseluruhan kinerja mereka di wilayah Kaltim, khususnya terkait dengan peranannya dalam mendukung ketahanan energi daerah.
“Kalau kita mau bicara tentang pembangunan dan efisiensi fiskal daerah, distribusi energi itu fondasinya. Jangan sampai dikelola dengan cara yang sembarangan dan tidak berpihak pada masyarakat,” tutup Fahruddin.
