Samarinda, Natmed.id – Perubahan iklim dan fenomena El Nino tetap menjadi ancaman serius yang harus diwaspadai oleh pemerintah dan masyarakat. Tak terkecuali di Kalimantan Timur (Kaltim).
Menurut Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Super El Nino telah mempengaruhi tujuh daerah di Indonesia dan situasi ini harus diperhatikan secara dengan serius oleh Kaltim.
“Kita bersyukur, Kalimantan Timur sudah mulai turun hujan walaupun tidak maksimal. Sehingga dapat mengurangi dampak dari kerawananan kebakaran hutan dan lahan,” ujar Akmal dilansir dari laman instagram resmi Pemprov Kaltim, Sabtu (4/11/2023).
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri berharap agar dinas dan instansi terkait yang terlibat dalam penanganan dampak dari Super El Nino untuk tetap waspada. Terutama bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kehutanan yang perlu segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya.
“Ini penting agar kita bisa melakukan antisipasi dan langkah-langkah penanganan fenomena dan dampak Super El Nino,” tuturnya.
Dampak dari Super El Nino, seperti peningkatan suhu bumi yang menyebabkan kemarau yang panjang. Kemudian, telah menyebabkan gagal panen di beberapa daerah di Indonesia. Oleh karena itu, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perindagkop, dan instansi terkait lainnya harus mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menghindari kelangkaan komoditas pangan.
“Kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat sangat penting untuk menjaga serta mengantisipasi kekurangan stok, guna mencegah lonjakan harga penyebab inflasi. Perlu dilakukan kerja sama antardaerah meliputi komoditas pangan strategis,” ujarnya.
Hal ini juga memerlukan kerja sama antardaerah, termasuk dalam hal komoditas pangan strategis. Daerah yang memiliki surplus komoditas dapat membantu daerah-daerah yang mengalami kekurangan.
“Perlu juga mendorong peran dan kerjasama lintas sektor, juga mengoptimalkan kerja TPID,” harapnya. ” harapnya.
Dalam menghadapi fenomena cuaca yang tidak pasti akibat perubahan iklim, kerja sama dan antisipasi yang kuat antara pemerintah daerah dan instansi terkait menjadi kunci untuk menjaga ketersediaan dan aksesibilitas komoditas pangan bagi masyarakat.
