Kukar, Natmed.id – Tiga lokasi yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akhirnya mendapat persetujuan dari tim verifikator lintas kementerian.
Kepastian ini menjadi langkah awal penting bagi Pemkab Kukar dalam mendukung program strategis nasional di bawah Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.
Dua dari tiga lokasi tersebut berada di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu. Sedangkan satu lokasi lainnya berada di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak.
Verifikasi dan penetapan dilakukan dalam forum resmi bertajuk Pembahasan Usulan Sekolah Rakyat dan Penandatanganan Berita Acara Klarifikasi di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan, Senin, 21 April 2025.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono menyampaikan bahwa usulan Pemkab Kukar telah memenuhi kriteria teknis dan administratif. Kini, siap ditindaklanjuti ke tahap berikutnya.
“Dari hasil verifikasi, Kemensos RI siap melayani daerah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait persiapan Sekolah Rakyat. Mulai dari perizinan, penyediaan lahan, rekrutmen guru dan murid, hingga dukungan sarana prasarana serta dukungan daerah yang diperlukan,” jelasnya.
Tim verifikator terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga negara. Mulai dari Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Agama.
Forum ini juga membahas hambatan pelaksanaan di daerah dan memberikan ruang konsultasi langsung bagi perwakilan daerah.
Sunggono menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat akan difokuskan untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan.
Program ini terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan seleksi peserta dilakukan secara objektif dan transparan.
“Ini adalah bentuk sinergi antarlembaga yang konkret. Dengan sistem DTSEN, tidak ada ruang untuk manipulasi. Yang masuk benar-benar mereka yang membutuhkan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat telah masuk dalam APBN 2025 sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas SDM.
“Sekolah Rakyat akan menjadi ruang pembelajaran, pembinaan karakter, dan mobilitas sosial bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Ini bukan sekadar proyek, tapi investasi masa depan,” tutupnya. (Adv)
