Jakarta,Natmed.id – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej berharap semangat untuk berperan aktif mewujudkan belanja produk dalam negeri (PDN) terus digelorakan meski kegiatan Temu Bisnis Tahap VI secara resmi ditutup.
“Hari ini rangkaian Temu Bisnis Tahap VI telah usai, namun peran aktif kita dalam mewujudkan belanja produk dalam negeri masih harus digelorakan,” kata Eddy, sapaan akrabnya saat menutup Temu Bisnis Tahap VI di Jakarta International (JI) Expo, Jakarta, Sabtu (5/8/2023).
Eddy menjelaskan, hal ini menjadi penting karena Kementerian/Lembaga Negara merupakan konsumen barang dan jasa terbesar, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Sehingga mampu mewujudkan target belanja demi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelasnya.
Melalui Temu Bisnis Tahap VI juga, ia berharap baik pemerintah pusat, pemerintah daerah serta BUMN dan BUMD dapat mengoptimalkan penggunaan APBN untuk belanja PDN sebesar 95 persen dari total belanja pengadaan barang dan jasa, sampai dengan akhir tahun 2023.
“Hal ini guna mewujudkan tema Temu Bisnis Tahap VI kali ini yang mengusung tema Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa,” tegasnya.
Kegiatan yang merupakan sinergitas antara Kemenkumham dan Kementerian Keuangan yang berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini berlangsung selama tiga hari sejak 3 -5 Agustus 2023.
Eddy mengungkapkan, berdasarkan data yang ia terima, terdapat peningkatan transaksi sebesar 29,5 triliun rupiah dari kegiatan Temu Bisnis Tahap VI ini.
“Terdiri dari transaksi oleh kementerian/lembaga sebesar 18,5 triliun rupiah dan yang pemerintah daerah sebesar 11,34 triliun rupiah,” sebutnya.
Sementara yang sudah dilakukan pembayaran sebesar 16,13 triliun rupiah dan transaksi yang telah dilaksanakan kontrak dalam hal ini sedang proses pembayaran sebesar 13,4 triliun rupiah.
Sebagai informasi, sebelum dilaksanakannya road to Temu Bisnis Tahap VI, tercatat besaran transaksi PDN sebesar 420,7 triliun rupiah dan setelah road to Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan selama 9 hari, menjadi 448,8 triliun rupiah.
Eddy menambahkan, Kemenkumham secara khusus juga menyediakan layanan publik berupa layanan Paspor Merdeka dengan jumlah pemohon sebanyak 2.684 selama tiga hari dan pameran produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
“Ada coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Hak Asasi Manusia (HAM),” pungkasnya.
