Samarinda, natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menetapkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 dimulai pada 16 Juni 2025. Kuota terbatas di sekolah negeri membuat sekolah swasta didorong untuk menggratiskan biaya masuk melalui peningkatan dana BOSDA.
Hal ini diungkapkan setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim menggelar rapat koordinasi bersama Komisi IV DPRD Kaltim pada Selasa, 10 Juni 2025. Rapat tersebut juga membahas antisipasi lonjakan peserta di kota besar serta jaminan pendidikan bagi siswa dari wilayah terpencil dan keluarga kurang mampu.
Plt. Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menyampaikan bahwa pendaftaran akan dibuka pertengahan Juni dan proses penerimaan disesuaikan dengan sistem yang telah diperbarui.
“Insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 16 Juni. Sekarang ini namanya SPMB, sistem penerimaan murid baru. Dulu namanya PTB, hanya istilah yang berubah,” kata Armin usai rapat.
Ia menjelaskan, sebagian besar substansi masih mengikuti prinsip sebelumnya, termasuk jalur zonasi dan afirmasi. Namun, beberapa istilah dan sistem pelaporan diperbarui agar lebih akomodatif terhadap kondisi di lapangan.
Kendala daya tampung kembali muncul sebagai isu utama, terutama di kota-kota besar. Armin menyebut Balikpapan sebagai salah satu daerah yang mengalami keterbatasan serius.
“Kalau daya tampungnya tidak mencukupi, otomatis sebagian siswa akan masuk ke sekolah swasta,” ujarnya.
Sebagai solusi, Pemprov Kaltim telah meningkatkan alokasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada sekolah swasta. Langkah ini dimaksudkan untuk mendorong sekolah swasta agar tidak membebani peserta didik baru dengan biaya masuk.
“Semangat Pak Gubernur itu sekolah-sekolah swasta juga gratis karena sudah ada penambahan BOSDA. Mudah-mudahan ini menjadi atensi sekolah-sekolah swasta mulai tahun ini,” jelas Armin.
Menurutnya, beberapa sekolah swasta di Samarinda telah menggratiskan biaya pendidikan, dan hal itu perlu menjadi contoh di kabupaten/kota lainnya.
Untuk menjamin pelaksanaan berjalan sesuai aturan, Disdikbud akan membentuk tim pemantau di tiap wilayah. Seluruh proses akan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun.
“Kita pasti pantau, kan sudah ada SOP-nya. Kita bentuk tim pemantau bagaimana proses SPMB di sekolah-sekolah,” tegasnya.
Disdikbud juga memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal dari proses pendidikan, termasuk mereka yang berada di wilayah terisolir atau keluarga tidak mampu.
“Kita tidak boleh ada anak yang tidak sekolah. Itu tugas kami bagaimana mereka mendapatkan tempat. Kalau dia miskin, kita carikan sekolah. Kalau perlu satu kelas ditambah daripada dia tidak sekolah. Itu hak mereka,” katanya.
Armin menegaskan bahwa Disdikbud akan berupaya mengarahkan siswa ke sekolah negeri. Namun jika tidak memungkinkan, maka sekolah swasta yang telah mendapatkan BOSDA akan menjadi alternatif.
“Sekolah negeri itu kan gratis. Tapi kita harap sekolah swasta juga mulai tidak memungut biaya karena sudah ada BOSDA. Harapannya siswa tidak terbebani,” tambahnya.
Selain soal daya tampung dan akses, tahun ini Pemprov Kaltim juga memperkenalkan tiga sekolah unggulan. Ketiganya yakni SMA Negeri 10 Samarinda, SMA 3 Tenggarong, dan SMA 2 Sangatta Utara.
“Ini untuk percepatan kualitas SDM. Harapannya, anak-anak bisa bersaing secara sehat. Tidak ada diskriminasi, semua bisa ikut seleksi,” kata Armin.
SPMB tahun ajaran 2025/2026 dirancang sebagai upaya menyeluruh untuk menjamin akses pendidikan yang merata di Kalimantan Timur. Pemerintah menegaskan bahwa keterbatasan geografis maupun ekonomi tidak boleh menghalangi hak anak untuk bersekolah. Dukungan BOSDA dan pemantauan ketat dari Disdikbud menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tahun ini.
