Samarinda, Natmed.id – DPRD Kota Samarinda mengakui kesulitan merespons keluhan masyarakat terkait Program BPJS yang disebut berasal dari kebijakan pemerintah provinsi. Minimnya sosialisasi dan belum jelasnya mekanisme pelaksanaan menjadi kendala utama di tingkat daerah.
Wakil Ketua DPRD Samarinda Celni Pita Sari menyampaikan banyak aspirasi disuarakan oleh masyarakat terkait layanan dan kebijakan BPJS.
Hingga saat ini DPRD maupun Pemerintah Kota Samarinda belum memperoleh penjelasan resmi mengenai skema program yang dimaksud, termasuk mekanisme pelaksanaan dan sasaran penerima manfaat.
“Terus terang kami sendiri masih kebingungan. Mekanismenya bagaimana, yang dituju siapa saja, penerima manfaatnya siapa, apakah full atau ada syarat tertentu, itu belum kami dapatkan sosialisasinya,” jelasnya, Kamis 23 April 2026.
Kondisi tersebut menyulitkan DPRD dalam menjalankan fungsi representasi, khususnya dalam menjawab pertanyaan masyarakat yang membutuhkan kepastian informasi.
Tak hanya DPRD, Celni menyebut organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Samarinda juga mengalami kebingungan serupa. Hal ini terungkap saat dilakukan koordinasi internal bersama dinas terkait.
“Kami sudah berkoordinasi dengan OPD, tapi mereka juga masih belum memahami secara utuh program tersebut,” katanya.
Ketiadaan petunjuk teknis dan sosialisasi yang komprehensif dinilai berpotensi menghambat implementasi kebijakan di lapangan, terutama jika program tersebut segera dijalankan di kabupaten/kota.
Di tengah ketidakjelasan tersebut, DPRD memastikan bahwa Pemerintah Kota Samarinda tetap menjalankan program yang sudah ada sambil menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah provinsi.
“Untuk sementara, kita jalankan saja program yang ada dari pemerintah kota,” tegas Celni.
