Samarinda,Natmed.id – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Samri Shaputra mengatakan sudah semestinya pengelolaan retribusi parkir oleh Pemerintah Kota Samarinda dilakukan pengembangan dengan pengaturan dan pengarahan sedimikian rupa guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Pasalnya sebut Samri sapaan akrabnya, pengelolaan retribusi parkir yang selama ini pemungutannya sebagian besar secara konvensional atau tunai masih belum optimal, memiliki kelemahan terjadinya kebocoran PAD serta praktik parkir ilegal. Untuk itu perlu dikembangkan dengan penerapan kebijakan e-parking.
Ia meminta Pemkot Samarinda memperhatikan strategi dan kebijakan yang tepat terkait pengelolaan salah satu sumber pendapat yakni dengan pengoptimalan sektor parkir. e-parking ini diharapkan akan membuat penyelenggaraan retribusi parkir lebih tertata rapi dan teratur, mengurangi kebobocoran dan memaksimalkan pendapatan.
“Agar meminimalisir kebocoran itu perlu kita terapkan e-parking sehingga anggaran itu langsung masuk ke sistem,” ungkapnya usai kegiatan Musrembang RKPD Kota Samarinda di Chrystal Grand Ballroom Hotel Mercure, Selasa (14/3/2023).
Ketua Bapemperda DPRD Kota Samarinda itu menerangkan retribusi parkir menjadi salah satu sektor pemasukan pendapatan daerah dengan nilai potensi Rp10 sampai Rp15 miliar per tahun jika dengan pengelolaan yang baik, efektif dan efisien. “Namun Pemkot Samarinda hanya mampu mengumpulkan Rp2 sampai Rp3 miliar saja per tahun,”jelasnya.
Bukan tanpa sebab, hal itu berdasar pada penerapan retribusi parkir yang masih secara tunai, rawan kebocoran, keberadaan parkir liar dan tidak resmi dan semrawut serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi sekumpulan persolan yang harus diselesaikan oleh pemerintah.
Lebih lanjut Politisi Fraksi PKS itu menjelaskan penerapan pengembangan pengelolaan retribusi parkir dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi harus dibarengi dengan tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat yang tinggi.
“Kita berharap penerapan e-parking dapat diberlakukan di seluruh wilayah kota tepian. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mendukung dan menerima pelaksanaan retribusi elektronik itu menjadi salah satu hal yang wajib diusahakan oleh pemerintah,” tutur Samri.
