Samarinda, Natmed.id – Kecamatan Samarinda Ilir memfokuskan usulan pembangunan tahun 2027 pada titik-titik krusial yang berdampak langsung pada mobilitas masyarakat.
Camat Samarinda Ilir La Uje menyatakan bahwa usulan yang dibawa ke tingkat kota merupakan representasi dari kebutuhan mendesak warga di tingkat kelurahan.
Usai mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Samarinda Tahun 2027, La Uje memberikan catatan mengenai progres input data usulan yang dilakukan melalui sistem perencanaan.
“Persentase program kegiatan untuk tahun anggaran 2027 ini, khususnya di Kecamatan Samarinda Ilir, memang sebagian besar sudah terakomodir dan ter-input dengan baik,” ujar La Uje saat diwawancara pasca kegiatan pada Kamis, 2 April 2026.
Meski sebagian besar usulan sudah masuk, masih ditemukan beberapa kendala teknis dalam proses verifikasi. La Uje menyoroti pentingnya ketepatan dalam menentukan spesifikasi pekerjaan agar tidak terjadi penolakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu.
“Ada beberapa hal yang memang masih dikembalikan, itu karena ada yang salah input, terutama organisasi perangkat daerah (OPD) pengampunya. Terus yang kedua, spesifikasi dari kegiatan tersebut,” katanya.
Salah satu temuan evaluasi adalah adanya penggabungan usulan yang seharusnya dipisah secara sistem agar pendanaannya lebih jelas.
“Misalnya di dalam satu gang itu ada semenisasi dan drainase. Menurut Bappeda, ID-nya harus dipisahkan, meskipun lokasinya sama. Ini bagian dari edukasi bagi teman-teman di kelurahan agar kedepannya proses input lebih presisi,” jelasnya.
Secara garis besar, sektor infrastruktur tetap menjadi primadona dalam Musrenbang kali ini. Hal ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Samarinda untuk menciptakan kota yang bebas banjir dan memiliki akses jalan yang layak.
“Kita di infrastruktur secara keseluruhan hampir semuanya masuk. Kemudian di sosial budaya itu ya karena ada perbaikan-perbaikan yang harus diperbaiki. Ekonomi cukup bagus juga,” beber La Uje.
Salah satu sorotan utama dalam usulan tahun ini adalah penanganan kawasan Jalan Damai. Wilayah ini dianggap memerlukan intervensi mendesak karena kombinasi masalah banjir dan kerusakan aspal yang membahayakan.
“Pertama memang karena ada beberapa usulan kami itu yang memang menjadi arahan wali kota, karena memang dalam rangka mengatasi banjir, terutama Jalan Damai. Dan itu memang menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Kondisi fisik jalan yang buruk di kawasan tersebut telah menjadi keluhan berkepanjangan bagi warga sekitar maupun pengguna jalan yang melintas.
“Termasuk juga di Jalan Damai jalannya yang memang rusak dan itu sudah berdampak sekali, dan itu menjadi sangat rawan kecelakaan bagi masyarakat pengguna jalan. Harapan kami itu mudah-mudahan betul-betul diakomodir di tahun 2027,” tutupnya.
