Reporter: Emmi – Editor: Redaksi
Bontang, Natmed.id – Komisi ll Dewan Perawakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pimpinan perusahaan daerah aneka usaha jasa (AUJ) dan pimpinan Bontang Transport terkait pungutan retribusi pelabuhan Loktuan. Rapat juga dihadiri Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang.
RDP tersebut membahas terkait hasil retribusi di Pelabuhan Loktuan antara Perusda AUJ dengan PT Pelindo.
Rapat dipimpin Nursalam Anggota Komisi ll DPRD Kota Bontang. Ia menyoal terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lepas tangan dari kewajiban menyetor pendapatan ke daerah dengan berlindung dibawah Pelindo sebagai perusahaan induk di pelabuhan Loktuan.
“Jangan-jangan Perusda ini mencoba berlindung di situ (Pelindo). Sehingga kewajiban-kewajiban Perusda tidak dilaksanakan karena sudah ada Pelindo,” ungkapnya saat rapat Selasa, (7/7/2020).
Dikatakannya meski berada di wilayah kerja Pelindo, hal itu hanya dalam konteks kerja sama. Praktik transaksi keuangan harus terpisah antara Perusda AUJ dengan PT Pelindo.
Ia mendesak agar struktur baru di perusahaan itu dimaksimalkan untuk mengdongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lantaran Perusda sejatinya bisa menjadi pencetak uang bagi daerah.
“Jika penghasilan Perusda selama ini hanya sebatas mampu membayar upah karyawan, untuk apa? Adanya Perusda biar PAD kita bertambah,” tegasnya.
Manajer pengembangan usaha dan marketing Perusda AUJ, Arif menjelaskan bagaimana skema bagi hasil dengan Pelindo.
Dari persentase pendapatan Perusda AUJ di sektor pelabuhan sebesar 55 persen untuk kas daerah. Sisanya 45 persen setelah dikeluarkan pajak baru dibagi dengan Pelindo.
“Jadi 45 persen kalau diakumulasikan 100 persen, 15 persen untuk Pelindo dan 85 persen untuk Perusda,” terangnya.
