Samarinda, Natmed.id – Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur menggelar rapat kerja dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Tepian.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menyebutkan bahwa pertemuan ini penting mengingat komposisi anggota komisi yang sebagian besar baru dilantik.
“Kami butuh bersilaturahmi karena teman-teman ini belum tahu mitra kerja kita seperti apa, mulai dari program kerjanya, anggarannya, masalah di lapangan, sampai regulasinya,” ujarnya di Ruang Rapat Gabungan DPRD Samarinda, Rabu (11/12/2024).
Ia menambahkan bahwa agenda ini juga menjadi langkah awal untuk menyelaraskan program pusat dan daerah. Terutama dalam menangani isu-isu strategis seperti stunting.
Saat ini, angka stunting di Samarinda masih berada di angka 24,4 persen. Sementara, target nasional telah diturunkan menjadi 24 persen.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat menargetkan integrasi program di Posyandu untuk menangani berbagai masalah secara kolektif.
“Sekarang nggak bisa lagi satu bagian satu masalah, tapi keroyokan. Masalah stunting, misalnya, itu harus dilakukan oleh 15 OPD secara bersama-sama,“ ujar Sri Puji di Ruang Rapat Gabungan DPRD Samarinda, Rabu (11/12/2024).
“Dengan keterbatasan anggaran, baik pusat maupun APBD, kita harus mencapai target. Hal ini termasuk target wali kota dalam menekan stunting menjadi 12 persen,” katanya.
Menurutnya, target tersebut merupakan cita-cita yang harus diwujudkan bersama. Untuk realisasinya dinyatakan butuh dukungan kinerja dari seluruh pihak terkait.
Sri Puji juga menekankan pentingnya data riil dalam perencanaan dan evaluasi program. Data yang digunakan selama ini disebutnya belum mencerminkan kondisi aktual.
“Kami membutuhkan data-data riil, seperti apa sih situasi sebenarnya? Biasanya data stunting tahun ini baru dilaporkan tahun depan, jadi kami seperti tidak punya pegangan yang jelas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tantangan lainnya, seperti penurunan angka kemiskinan ekstrem yang kini tersisa 125 jiwa di Samarinda. Selain itu, masalah pengangguran dan fenomena perempuan sebagai kepala keluarga.
Untuk tahun 2025, ia berharap adanya transparansi lebih dari mitra kerja terkait program kerja, anggaran, serta tantangan di lapangan. Hal ini penting untuk mendukung langkah DPRD dalam melakukan pengawasan dan evaluasi.
“Support dari kami tentunya langsung mengecek ke lapangan. Kami melihat stunting, kemiskinan, pernikahan dini, dan masalah lainnya. Hal ini menjadi dasar kami untuk memastikan program-program berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.
