Samarinda,Natmed.id – Peran swasta dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menurut Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono sangat dibutuhkan. Ia pun memuji apa yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Timur yang terus mendorong masuknya investasi ke Benua Etam.
“Para penguasa silakan masuk ke Kaltim. Pemprov Kaltim melalui DPMPTSP sudah banyak memberi kemudahan perizinan. Kaltim sekarang lebih peduli investasi,” kata Nidya, Sabtu (27/5/2023).
Langkah positif lain yang dilakukan Pemprov Kaltim adalah dengan memberikan apresiasi dalam bentuk Invesment Award yang dilaksanakan di Bali, awal pekan tadi. Terobosan ini membuat banyak perusahaan muncul dan diharapkan mereka dapat menyadari keperdulian pemerintah dan mereka bisa segera memberikan feedback yang baik kepada masyarakat di Kalimantan Timur.
Lebih jauh dijelaskan Nidya, tahun lalu investasi Kaltim ditargetkan sebesar Rp56 triliun baik dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).
“Tercapai lebih dari 100 persen dan tahun ini ditargetkan naik menjadi Rp60 triliun lebih. Saya yakin realisasinya akan lebih dari itu,” yakin Nidya.
Meski demikian, Nidya tetap meminta agar Pemprov Kaltim selektif dengan masuknya investasi. “Mekanisme perizinan, mekanisme investasi harus dijalankan dengan benar. Sehingga saat terjadi pembangunan tetap harus memperhatikan masyarakat dan lingkungan hidup,” tandasnya.
Nidya juga menambahkan bahwa DPRD mengharapkan hilirisasi investasi dapat berjalan dari hulu ke hilir. Artinya investor wajib membangun pabrik di sini dengan bahan baku, tenaga kerja dan bahan olahan lokal.
“Seperti harapan Presiden Jokowi, jangan ada lagi yang kirim bahan mentah ke luar negeri,” tegas Nidya lagi.
Sebab mengirim bahan mentah ke luar negeri, pada akhirnya akan menyulitkan Kaltim sendiri. Sebab saat harus membeli produk jadiya, harga sudah menjadi jauh lebih mahal. Nilai tambah produk itu justru akan menjadi milik negara lain.
Kebijakan ini sama persis dengan apa yang dilakukan Presiden Jokowi, misal untuk urusan nikel.
“Sama halnya dengan kebijakan Pak Jokowi bahwa para pengusaha tidak boleh mengirim nikel. Jika mereka memerlukan nikel, mengambil nikel dan mengolah nikel, para penguasa harus membangun perusahaan di tempat ini. Tujuannya, untuk menarik tenaga kerja lokal dan bermanfaat bagi ekonomi daerah dan nasional,” paparnya.
Nidya menambahkan, setelah berbagai fasilitas kemudahan perizinan bagi investasi diberikan, Nidya mengingatkan para pengusaha agar tidak meninggalkan masyarakat Kaltim. Misalnya dalam penggunaan tenaga kerja, memberikan pelatihan, tanggung jawab sosial dan lain sebagainya.
