Samarinda, Natmed.id – Potensi bencana tanah longsor di kawasan tebing yang menjadi lokasi pembangunan rumah dinas personel Detasemen Polisi Militer (Denpom) VI Samarinda menjadi perhatian serius pemerintah kota (pemkot).
Potensi longsor itu diprediksi mencapai 40 hingga 50 persen. Kondisi geografis kawasan yang berada di ujung tebing membuat proyek ini memiliki risiko tinggi, terutama jika tidak dilakukan penanganan sejak awal.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda bergerak cepat untuk mengantisipasi longsor. Strategi mitigasi agar pembangunan tetap berjalan aman dan sesuai rencana pun disiapkan.
Kepala BPBD Samarinda Suwarso mengungkapkan bahwa meskipun sebagian besar area pembangunan masih tergolong aman, ada titik-titik rawan yang perlu penanganan ekstra.
“Penurapan yang saat ini ada sifatnya masih sangat sederhana, tidak cukup untuk menahan tekanan tanah di sisi tebing. Maka dari itu, perlu penahan yang lebih kuat dan permanen,” jelasnya, Jumat, 18 April 2025.
Untuk penanganan struktur tanah di lokasi tersebut, ia melanjutkan harus dilakukan secara komprehensif dan tidak bisa dilakukan secara parsial.
Proses awal dimulai dengan sondir tanah, yakni pengujian kekuatan dan karakteristik tanah yang akan memberikan gambaran teknis terkait metode konstruksi penahan tanah yang tepat.
Lebih lanjut, Suwarso menegaskan bahwa BPBD tidak hanya melihat dari sisi teknis pembangunan. Namun, juga aspek keselamatan jangka panjang.
Apalagi, rumah dinas yang sedang dibangun ini akan dihuni oleh personel militer beserta keluarga mereka.
Rencana pembangunan turap ini akan menjadi prioritas utama sebelum pengerjaan struktur bangunan dilanjutkan lebih jauh.
BPBD bekerja sama dengan pihak teknis dari kontraktor, dinas pekerjaan umum, dan instansi terkait untuk memastikan turap yang dibangun nantinya benar-benar mampu menahan potensi pergerakan tanah, khususnya saat musim hujan tiba.
Pemkot Samarinda juga menunjukkan keseriusannya dalam mendukung proyek ini dengan turun langsung ke lapangan.
Wali Kota Samarinda telah meninjau lokasi pembangunan dan memberi arahan agar aspek keselamatan dan mitigasi bencana menjadi fokus utama.
Meskipun tidak memberikan pernyataan panjang, kehadiran wali kota menjadi sinyal kuat bahwa proyek ini mendapat perhatian penuh dari pemkot.
Diketahui, pembangunan rumah dinas Denpom VI Samarinda ini telah direncanakan sejak beberapa waktu lalu. Nantinya, fasilitas ini diharapkan menjadi penunjang penting bagi kinerja aparat militer di daerah.
Namun, kondisi topografi lokasi membuat pelaksanaan pembangunan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.
Melalui penguatan sisi tebing melalui turap dan rekayasa teknis yang tepat, pembangunan akan bisa dilanjutkan tanpa mengesampingkan aspek keselamatan penghuni di masa mendatang.
“Potensi longsornya 40 sampai 50 persen karena ini diujung tebing, perlu penanganan yang lebih kuat lagi tanahnya,” tandas Suwarso.
Beta feature
