Samarinda, Natmed.id – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim di Samarinda, Senin, 19 Mei 2025 Pertemuan itu untuk membahas kondisi jalan provinsi, peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lapangan, serta proyek strategis infrastruktur tahun berjalan.
RDP ini bertujuan mengevaluasi kinerja bidang Bina Marga Dinas PUPR-PERA Kaltim dalam menangani jalan provinsi yang menjadi kewenangannya.
Wakil Ketua Komisi III Akhmed Reza Fachlevi menyoroti secara khusus peran UPTD yang dinilai krusial, namun belum didukung anggaran memadai.
“UPTD adalah tim teknis pertama yang turun ketika terjadi kerusakan jalan atau longsor. Tapi, anggarannya sangat kecil. Ini kami dorong agar tahun depan bisa ditingkatkan,” tegas Reza usai RDP.
Menurutnya, saat ini terdapat ketimpangan antara beban kerja dan anggaran operasional yang dimiliki UPTD-UPTD jalan. Padahal, UPTD inilah yang bertanggung jawab atas penanganan awal terhadap insiden teknis di lapangan sebelum kontraktor atau pihak ketiga terlibat.
Ia menambahkan, fungsi pemeliharaan rutin jalan seharusnya berjalan optimal lewat UPTD, terutama pada kondisi darurat. Minimnya anggaran menyebabkan kegiatan preventif dan tanggap darurat menjadi terhambat.
“Kami berharap Dinas PUPR-PERA bisa memperjuangkan peningkatan anggaran UPTD pada pembahasan APBD Perubahan atau APBD tahun depan,” kata politikus Partai Gerindra tersebut.
Selain soal UPTD, Komisi III juga mengangkat persoalan infrastruktur penunjang jalan yang belum optimal. Salah satu catatan penting adalah belum memadainya drainase di beberapa ruas jalan provinsi.
Reza menyebut dua contoh lokasi bermasalah di Kota Samarinda, yaitu Jalan Ring Road II Nusyirwn Ismail dan Ring Road III Hardansyah. Menurutnya, tidak tersedianya saluran air yang baik membuat air menggenang dan mempercepat kerusakan badan jalan.
“Kalau drainase tidak dibenahi, percuma kita bangun jalan berkualitas. Cepat rusak dan akhirnya mubazir anggaran,” ujarnya.
Dalam rapat, Dinas PUPR juga memaparkan beberapa rencana kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi tahun 2025. Namun, sebagian proyek masih dalam tahap administrasi dan proses lelang, sehingga belum bisa dieksekusi.
Reza menekankan pentingnya percepatan proses tersebut agar pekerjaan di lapangan tidak terlambat. Ia juga menyampaikan laporan dari daerah pemilihannya yang masih memiliki titik-titik kerusakan cukup parah.
“Seperti di Sangasanga, Muara Jawa dan antara Sebulu-Muara Kaman, kondisi jalannya masih banyak lubang. Ini harus jadi perhatian,” sebutnya.
Selain itu, ia mendorong percepatan pembangunan jalan Outer Ring Road di Samarinda yang mengarah ke Bandara APT Pranoto. Jalan tersebut dinilai sangat vital sebagai jalur alternatif jika akses utama terdampak banjir.
“Kondisinya sekarang sering tergenang (air). Jadi, jalan alternatif ini harus segera diselesaikan agar masyarakat tidak terjebak saat banjir,” kata Reza.
Komisi III memastikan akan terus mengawal realisasi proyek infrastruktur jalan yang telah direncanakan, termasuk penguatan fungsi UPTD agar respons terhadap kerusakan bisa lebih cepat dan efisien.
